Breaking News:

Berita Nasional

Honorer Tak Bisa Diangkat Jadi PNS atau PPPK, Menpan RB Sebut Bertentangan Visi Indonesia Maju

Pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil (PNS) atau PPPK akan bertentangan dengan visi Indonesia maju kata Menpan RB Tjahjo Kumolo

Editor: Anjar Wulandari
KOMPAS.COM/YUSTINUS WIJAYA KUSUMA
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo, Senin (4/11/2019). Honorer Tak Bisa Diangkat Jadi PNS atau PPPK, Menpan RB Sebut Bertentangan Visi Indonesia Maju 

Editor : Anjar Wulandari

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Pernyataan tegas disampaikan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Tjahjo Kumolo soal status kepegawaian honorer.

Banyak usulan agar honorer diangkat menjadi PNS. Namun Menpan Tjahjo Kumolo punya pendapat lain.

Tjahjo Kumolo mengatakan, pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan bertentangan dengan visi Indonesia Maju dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa.

Hal itu kata Tjahjo, juga tidak adil bagi masyarakat yang ingin bekerja di instansi pemerintah.

Baca juga: Lacak Penelepon Gelap, Deteksi Gunakan Aplikasi Ini di Android Maupun iPhone

Baca juga: Pernikahan Gadis 19 Tahun dengan Perjaka 58 Tahun Viral, Berawal Iba Hingga Mahar Tanah 1 Hektare

"(Pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS) bertentangan dengan sistem prinsip merit sistem dan visi Indonesia Maju dalam upaya meningkatkan daya saing bangsa," kata Tjahjo dalam rapat bersama Komisi II DPR RI, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (8/4/2021).

Menurut dia setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam mengikuti seleksi untuk menjadi calon PNS atau PPPK.

"Tidak adil bagi putra putri terbaik bangsa yang berkeinginan untuk bekerja di lingkungan instansi pemerintah," ucapnya.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo saat meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) di Palembang,Sumatera Selatan, Jumat (27/11/2020).
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo saat meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) di Palembang,Sumatera Selatan, Jumat (27/11/2020). (KOMPAS.com/AJI YK PUTRA)

Selain itu, Tjahjo mengatakan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi PNS ditulis bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dilarang mengangkat tenaga honorer atau tenaga kerja tidak tetap.

Ia juga mengatakan kebijakan dan sistem manajemen dalam aparatur sipil negara (ASN) harus berdasarkan asas profesionalisme, sikap non-diskrimintif, keadilan, dan kesetaraan.

Dalam Revisi Undang-Undang ASN terdapat usulan agar tenaga honorer dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Selain itu, ada pula poin mengenai wacana pembubaran Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Revisi UU ASN saat ini menjadi program legislasi nasional (prolegnas) prioritas tahun 2021.

Pemerintah sudah mengeluarkan mengirimkan sejumlah daftar inventaris masalah (DIM) Revisi UU ASN ke Komisi II DPR.

Baca juga: Susun RKPD 2022, Bupati HSU Harapkan Program Pembangunan Terlaksana

Baca juga: Razia Lapas Kelas IIB Amuntai, Temukan Balok Kayu dan Pisau Cukur di Sel Tahanan

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Menpan RB: Pengangkatan Honorer Jadi PNS Bertentangan dengan Visi Indonesia Maju"

Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved