Breaking News:

Berita Kalteng

Masuk Kalteng, Pengguna Transportasi Umum Wajib Bawa Suket Negatif Rapid Tes Antigen

ke Kalteng wajib melengkapi diri dengan surat keterangan sehat (Suket) Rapid Tes Antigen negatif Covid-19 

banjarmasinpost.co.id/faturahman
Sejumlah pengguna alat transportasi udara di Bandara Tjilik Riwut Palangkaraya, Kalteng , antre untuk pemeriksaan Rapid Tes Antigen sebelum terbang ke Pulau Jawa. Surat keterangan sehat Covid-19 wajib bagi pengguna jasa transportasi di Kalteng, Jumat (16/4/2021). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, PALANGKARAYA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), memberlakukan pengetatan aturan keluar masuk orang atau pengguna moda transportasi jalur darat yang akan masuk Kalteng.

Sejak, Kamis (15/4/2021), Setiap orang yang masuk ke Kalteng wajib melengkapi diri dengan surat keterangan sehat (Suket) Rapid Tes Antigen negatif Covid-19

Hal itu tertuang dalam surat edaran Gubernur Kalteng,  nomor 443.1/Satgas Covid-19 tentang ketentuan khusus perjalanan orang masuk Wilayah Provinsi Kalteng dalam masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang ditandatangani Gubernur H Sugianto Sabran.

Ketentuan tersebut juga berlaku untuk penumpang angkutan udara, dan laut di pelabuhan dan bandara udara yang ada di Kalteng.

Baca juga: Wali Kota Banjarbaru Terima 5.000 Rapid Test Antigen dari Pj Gubernur Kalsel

Baca juga: Rapid Test Antigen Pengunjung Kafe dan THM, Satgas Covid-19 Banjarmasin Temukan 5 Positif

Baca juga: Inilah CePAD, Rapid Test Antigen Produksi Unpad, Akurasi 91,5 Persen Hanya Rp 120.000

Khusus untuk moda transportasi darat, penjagaan dilakukan diperbatasan Provinsi Kalteng dengan Kalsel maupun perbatasan di Kalbar dan Kalteng.

Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (Kominfosantik) Kalteng, Agus Siswadi, menjelaskan, sesuai dengan isi dalam surat edaran gubernur tersebut, ketentuan tersebut berlaku sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan waktu yang ditentukan kemudian sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan terkahir dilapangan.

Ia mengatakan, aturan tersebut diterbitkan dalam rangka memutus rantai penyebaran Covid-19 yang hingga saat ini untuk Kalteng  masih terus bertambah sehingga perlu adanya pengetatan penjagaan di perbatasan, karena salah satu masuknya penyebaran virus tersebut  datang dari luar Kalteng.

Sementara itu, Direktur Lalu Lintas Polda Kalimantan Tengah Kombes Pol Rifki, pihaknya bersama pemerintah daerah akan membangun posko penjagaan di sejumlah lokasi yang menjadi perbatasan antar Provinsi Kalimantan Tengah dengan provinsi lainnya.

Ketentuan tersebut hanya berlaku bagi pengendara dari luar Kalimantan Tengah saja, sehingga pos penjagaan dibuat di sejumlah perbatasan.

"Ini hanya diberlakukan antar provinsi, sedangkan untuk antar kabupaten dan kota di Kalteng belum ada aturan yang mengaturnya," ujarnya.

Baca juga: Pelaku Perjalanan Wajib Rapid Test Antigen atau Swab, Ini Tanggapan Dinkes Banjarmasin

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya, Alman P Pakpahan, mengatakan, bahwa pihaknya sampai, Jumat (16/4/2021) belum menerima perintah untuk melakukan penjagaan di batas antar kota dan kabupaten di dalam wilayah Kalteng.

"Untuk penjagaan di perbatasan Kalteng dengan provinsi lain memang ada , namun untuk penjagaan perbatasan Kota Palangkaraya dan kabupaten dalam wilayah Kalteng, hingga saat ini belum ada, sehingga kami masih menunggu jika nantinya ada kebijakan lain dari pimpinan , kami siap menjalankannya," ujarnya. (banjarmasinpost.co.id / faturahman)

Penulis: Fathurahman
Editor: Hari Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved