Breaking News:

Berita Banjarmasin

Kabupaten Tapin dan HSS Minim Politikus Perempuan, DPRD Kalsel Datangi Kesbangpol

Komisi I DPRD Kalsel dorong Kesbangpol Kabupaten Tapin dan Kesbangpol Kabupaten HSS untuk meningkatkan peran perempuan di politik daerah setempat.

SURIPNO SUMAS
Pertemuan Komisi 1 DPRD Kalimantan Selatan dengan Kesbangpol Kabupaten Tapin membahas tentang upaya meningkatkan kaum perempuan dalam bidang politik di Kabupaten Tapin. 

Editor: Alpri Widianjono

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN – Rendahnya angka keterwakilan perempuan di politik menjadi perhatian Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan.

Dua daerah yang dianggap minim partisipasi perempuan dalam kancah politik adalah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) dan Kabupaten Tapin.

Karenanya, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalsel, Hj Rachmah Norlias, mengharapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Tapin dan Kabupaten HSS agar dapat berperan aktif mendorong peningkatan peran perempuan dalam bidang politik.

"Kami sudah mengunjungi Kesbangpol Kabupaten Tapin dan Kesbangpol Kabupaten HSS dalam rangka monitoring pembinaan partai politik di daerah. Dan memang, keterwakilan perempuan di Kabupaten Tapin dan Kabupaten HSS masih sangat kurang. Jadi, kami harapkan bisa didorong dari Kesbangpol untuk bisa lebih meningkatkan peran perempuan di politik," ujar politikus perempuan dari Partai Amanat Nasional.

Baca juga: Petugas LPKA Martapura Kalsel Salurkan Santunan ke Panti Asuhan Hingga Panti Sosial

Baca juga: Kasus Penganiayaan di Kalsel, Hendak ke Pasar, Warga Banua Kapayang HST ini Ditebas Pemabuk

Baca juga: Wisata Kalsel, Embung Lokudat Menjadi Lokasi Penghijauan Pemprov Kalsel

Baca juga: Sering Bawa Belati Untuk Takuti Warga, Residivis Diringkus Tim Macan Kalsel

Sementara itu, Sekretaris komisi I DPRD Kalsel, H Suripno Sumas, mengharapkan Kesbangpol selaku pemegang dana hibah untuk parpol agar lebih aktif dalam memberikan pembinaan terhadap partai politik.

Khususnya, pembinaan kepada petugas administrasi partai dalam menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan partai, sehingga tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

Ia juga berharap agar dana bantuan parpol bisa dipergunakan secara maksimal. 

"Sehingga, sisanya harus dikembalikan ke kas daerah akibat ketidaktahuan petugasnya dalam menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan parpol," ujar polikus dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

(Banjarmasinpost.co.id/Milna Sari)

Penulis: Milna Sari
Editor: Alpri Widianjono
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved