Breaking News:

Tajuk

Kritis untuk Atasi Kritis

Selama ini elpiji disuplai dari Depot Mini LPG Pertamina yang berlokasi di sekitar Jembatan Barito, Kabupaten Batola.

Editor: Eka Dinayanti

BANJARMASINPOST.CO.ID - KRISIS Liquefied Etroleum Gas (LPG) atau elpiji mengancam sebagian besar wilayah yang ada di Kalimantan Selatan (Kalsel) beberapa waktu ke depan. Penyebabnya kerusakan infrastruktur Jalan Gubernur Syarkawi yang menjadi jalur utama pendistribusian elpiji di Kalsel.

Selama ini elpiji disuplai dari Depot Mini LPG Pertamina yang berlokasi di sekitar Jembatan Barito, Kabupaten Batola. Dari Depot Mini LPG Pertamina ini, barulah elpiji didistribusikan ke berbagai Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) di Kalsel menggunakan mobil skidtank.

Kerusakan infrastruktur jalan di kawasan Jalan Gubernur Syarkawi, yang sebenarnya sudah cukup lama terjadi, diperparah dengan banjir yang melanda Kalsel pertengahan Januari 2021 lalu. Kerusakan itu yang menyebabkan distribusi elpiji untuk wilayah Banjarmasin, Banjarbaru, Martapura, Pelaihari, Batulicin, Tanahbumbu hingga Kotabaru terganggu.

Belum lagi kerusakan jalan nasional di wilayah Desa Sungai Gampa Asahi Batola, yang makin menghambat pendistribusian elpiji di Kalsel. Kondisi yang terjadi di Desa Gampa Asahi ini pun juga membuat distribusi elpiji ke wilayah Tapin, Kandangan, Barabai, Amuntai, Nagara, Balangan hingga Tabalong pun juga ikut terhambat.

Jelas ini menjadi PR besar bagi Pemerintah Provinsi Kalsel serta instansi terkait seperti Balai Jalan Nasional. Di tengah lonjakan pengunaan elpiji di masa bulan Ramadan, seharusnya hal ini bisa diantisipasi agar kelangkaan yang berujung lonjakan harga tak rasional terjadi.

Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Kalsel sudah mengklaim jika stok elpiji di Kalsel saat ini melimpah. Tentu tidak lucu jika nanti harga di masyarakat melambung hinga mencapai Rp 50 ribu dari harga normal kisaran Rp 20 ribu hanya gara-gara masalah distribusi.

Tak cuma elpiji, kerusakan Jalan Gubernur Syarkawi juga banyak mempengaruhi pendistribusian bahan pokok lainnya yang biasanya berujung pada naiknya harga-harga. Di tengah masa pandemi Covid-19, dimana pemerintah dengan segala macam programnya meminta masyarakat untuk membatasi kegiatan, hal-hal seperti ini seharusnya bisa diantisipasi. Kenaikan harga, apalagi pada bahan-bahan pokok, jelas bisa menambah beban masyarakat yang sudah terbebani oleh segala macam pembatas akibat pandemi Covid-19.

Khusus Kalsel, selain pandemi Covid-19, tentu kita masih bisa temukan saat ini para korban banjir besar beberapa waktu lalu yang yang disebut Presiden Jokowi sebagai 'yang pertama dalam 50 tahun terakhir'. Tentu kita tak ingin beban mereka bertambah karena naiknya harga-harga, yang disebabkan jalur distribusi utama di provinsi yang kaya akan sumber daya alam ini rusak dan belum juga diperbaiki.

Memang ada kewenangan yang terbagi, misal status jalan yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah tidak bisa berbuat banyak. Namun, jelas itu bukan alasan karena tugas pemerintah daerahlah untuk mengupayakan koordinasi dengan pemerintah pusat, agar masalah dasar seperti kerusakan Jalan Gubernur Syarkawi tidak berlarut-larut.

Kepada para legislator di Kalsel, agar kiranya juga terus menyuarakan dengan lantang permasalahan ini. Baik legislator di tingkat kabupaten/kota, provinsi hingga level nasional harus terus menyuarakan dan mengupayakan agar masalah ini bisa tuntas. Agar pemerintah pusat melek kepada permasalahan dasar yang ada di Kalsel.

Masyarakat? Masyarakat jangan lelah untuk terus kritis karena anggaran yang digunakan untuk perbaikan macam itu adalah dari pajak yang dipungut dari masyarakat juga. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved