Breaking News:

DPRD Kotabaru

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kotabaru Sarankan Forum CSR Harus Dihidupkan Lagi

Waket Komisi III DPRD Kabupaten Kotabaru Gewsima Mega Putra berpendapat forum CSR perusahaan-perusahaan akan dapt membantu pembangunan infrastruktur.

istimewa
Gewsima Mega Putra, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan. 

Editor: Alpri Widianjono

BANJARMASINPOST.CO.ID, KOTABARU - Kecilnya anggaran pemeliharaan jalan dialokasikan pemerintah daerah, salah satu penyebab polemik.

Dalam sepekan ini kerusakaan jalan di beberapa wilayah, terutama di Kecamatan Sungai Durian, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, ramai diperbincangkan di sosial media.

Anggaran pemeliharaan dialokasikan sebesar Rp 4 miliar dan sudah disahkan pada tahun 2021, cukup kecil.

Sementara, alokasi itu untuk pemeliharaan di semua wilayah Kabupaten Kotabaru.

Minimnya alokasi anggaran pemeliharaan yang jauh ideal dari luas wilayah, diakui Wakil Ketua Komisi III DPRD Kotabaru sekaligus membidangi infrastruktur, Gewsima Mega Putra.

Ke depan, pemerintah daerah menghidupkan lagi forum Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai solusi yang diakomodasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Forum CSR yang berkedudukan di Bappeda agar segala perencanaan bisa terintegrasi dengan perusahaan-perusahaan.

"Jadi, forum CSR itu berkantor di sana. Ketika ada pembahasan perencanaan, ada sudah di forum diskusi tadi," harap Putra, Selasa (20/4/2021).

Solusi disampaikan Putra, cukup relevansi. Mengingat, kondisi APBD Kabupaten Kotabaru. Apa lagi, ada rencana pendaftaran PPPK yang dilakukan serentak se-Indonesia.

Dipastikan, pembiayaan infraatruktur akan semakin berkurang. Sebab, diasumsikan APBD Kabupaten Kotabaru hanya Rp 1,3 triliun. Sedangkan APBD tahun ini sebesar Rp 1,5 triliun.

"Asumsi Rp 1,3 triliun, tapi belum mutlak. Dan, kalau audit keluar, bisa lebih di bawah," kata Waket Komisi III DPRD Kotabaru Gewsima Mega Putra ini.

Olah karena itu, menghidupkan kembali forum CSR. Ketika membuat RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), dilibatkanlah forum CSR.

"Dari awal harus dilibatkan forum CSR. Kita tidak mengkritisi pemerintahan, tapi  posisinya selama ini forum CSR tidak pernah dilibatkan," pungkasnya. (AOL/*)

Penulis: Herliansyah
Editor: Alpri Widianjono
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved