Breaking News:

Berita Banjarmasin

Aliansi Buruh Banua Tak Ingin THR Dicicil atau Ditunda, Disnakertrans Kalsel Diminta Tegas

Bercermin dari realisasi pembayaran tunjangan hari raya (THR) Tahun 2020 lalu terhadap para buruh dalam serikat kerjanya yang dinilai kurang maksima

Penulis: Achmad Maudhody
Editor: Edi Nugroho
Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody
Ketiga Presidium Aliansi PBB menggelar konferensi pers di Sekretariat Bersama Aliansi PBB tuntut pengusaha tak cicil atau tunda pembayaran THR Tahun 2021. 

Editor: Edi Nugroho

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Bercermin dari realisasi pembayaran tunjangan hari raya (THR) Tahun 2020 lalu terhadap para buruh dalam serikat kerjanya yang dinilai kurang maksimal, Aliansi Buruh Banua (PBB) menggelar konferensi pers, Jumat (23/4/2021).

Konferensi pers digelar di Sekretariat Bersama Aliansi PBB, di Jalan Soetoyo S, Komplek KPN, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalsel dihadiri ketiga Presidiumnya.

Yaitu Ketua DPW Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kalsel Yoeyoen Indharto, Ketua Korwil Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Kalsel Mesdi dan Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kalsel.

Diwakili Yoeyoen, Aliansi PBB tegas mengingatkan agar seluruh perusahaan di Kalsel membayarkan THR jelang Idul Fitri 1442 Hijriah Tahun 2021 sesuai dengan aturan yang berlaku dan sesuai hak para pekerja tanpa adanya penundaan dan cicilan.

Baca juga: Selain THR, Cek BLT BPJS Ketenagakerjaan di sso.bpjsketenagakerjaan.go.id

Baca juga: Pembayaran THR 2021, Disnaker Tapin Keluarkan Surat Edaran Ke Perusahaan

Baca juga: Menko Airlangga: THR Akan Perkuat Daya Beli Masyarakat

Baca juga: Airlangga Hartarto: THR Sebagai Pengungkit Ekonomi Sebelum Lebaran

Yoeyoen mengatakan, pihaknya tak menutup mata bahwa ada sebagian perusahaan di Kalsel yang mengalami dampak pandemi Covid-19 sehingga kemampuan keuangannya tidak memadai untuk membayarkan THR.

Namun menurutnya, seperti yang telah difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Kalsel, perusahaan dengan kondisi demikian harus melaporkan kondisi riil keuangan perusahaannya kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalsel.

"Laporan juga disertai bukti audit dari akuntan publik yang menunjukkan perusahaan memang memgalami kerugian setidaknya dua tahun berturut-turut. Kalau kondisinya benar begitu dan dilaporkan ke Disnakertrans, tentu kami paham," kata Yoeyoen.

Ia meminta instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan untuk dengan tegas menindak perusahaan yang tidak melaksanakan kewajibannya termasuk membayarkan hak THR pekerja dan buruh sesuai aturan berlaku.

Yoeyoen meyakini, jika hak THR dibayarkan kepada para buruh dan pekerja di Kalsel, maka akan turut bermanfaat terhadap pergerakan positif roda perekonomian di Banua.

Selain terkait THR, Aliansi PBB dalam konferensi pers ini juga meminta kepada Pj Gubernur Kalsel dan Pj Wali Kota Banjarmasin serta Bupati yang daerahnya melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) untuk meliburkan para pekerja dan buruh saat hari H pelaksanaan PSU.

Pasalnya, selain atas dasar hak konstitusinya sebagai pemilih, dengan diliburkan maka kalangan buruh kata Yoeyoen juga dapat berkontribusi maksimal terhadap suksesnya PSU khususnya dari aspek partisipasi pemilih.

"Apakah yang diliburkan hanya untuk perusahaan yang berlokasi di kawasan yang menyelenggarakan PSU, itu bisa saja di atur. Kami harap ini dipertimbangkan oleh pemangku kebijakan," beber Yoeyoen. (Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved