Breaking News:

Bumi Selidah

Bupati Noormiliyani AS Berterimakasih atas Kearifan DPRD Kabupaten Batola

Bupati Batola Noormiliyani AS menghadiri rapat paripurna tentang LKPj dipimpin Ketua DPRD Batola, Saleh, serta Wakil Ketua, Agung Purnomo dan Hj Arfah

Penulis: Muhammad Tabri | Editor: Alpri Widianjono
PROKOPIMDA PEMKAB BATOLA
Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Keputusan Rekomendasi atas LKPj Bupati Barito Kuala (Batola) Tahun Anggaran 2020. 

Editor: Alpri Widianjono

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARABAHAN - Anggota DPRD Kabupaten Barito Kuala (Batola), Kalimantan Selatan, menggelar Rapat Paripurna.

Kegiatan itu tentang Penyampaian Keputusan Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Tahun Anggaran (TA) 2020. 

Tak banyak rekomendasi yang disampaikan dalam Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD, Saleh, serta Wakil Ketua, Agung Purnomo dan Hj Arfah, Senin (26/04/2021).

“Dari hasil pencermatan Gabungan Komisi A dan B atas keseluruhan tahapan LKPj mulai pendahuluan, perubahan penjabaran APBD, hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, hingga capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan, umumnya telah dilaksanakan dengan baik,” papar juru bicara Gabungan Komisi, Reza Widya Noor. 

Dilanjutkan Reza yang juga Ketua Komisi B, DPRD Batola memberikan sejumlah catatan rekomendasi sebagai evaluasi LKPj TA 2020. Sejumlah catatan tersebut di antaranya terkait penyajian data PNS yang dinilai masih kurang lengkap. 

Anggota DPRD Barito Kuala (Batola), menyerahkan dokumen kepada pimpinan dewan dalam acara Rapat Paripurna.
Anggota DPRD Barito Kuala (Batola), menyerahkan dokumen kepada pimpinan dewan dalam acara Rapat Paripurna. (PROKOPIMDA PEMKAB BATOLA)

Sebaiknya, lanjutnya, dalam penyusunan LKPj data PNS yang disampaikan juga diberikan penjelasan rasio, jumlah dan kompetensi kebutuhan pada masing-masing SKPD. 

Tentang kecilnya PAD yang hanya 6,12 persen dari jumlah APBD, disarankan, agar pemerintah daerah perlu melakukan inovasi untuk menggali sumber-sumber dengan tanpa memberatkan masyarakat.

Terkait pengelolaan belanja daerah yang masih tingginya target dan realisasi belanja tak langsung,  direkomendasikan, perlunya menekan belanja tak langsung yang dianggap berlebihan dan kurang efesien.

Mengenai pengeluaran daerah yang lebih diarahkan pada kegiatan pernyataan modal (investasi) BUMD, DPRD menyatakan sangat mengapresiasi. Mengingat, akan berdampak meningkatnya kemandirian keuangan daerah.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved