Breaking News:

Berita Tanahbumbu

VIDEO Kades Pusing Lahan Tinggal Masuk Kawasan Hutan, Polda Kalsel Fasilitasi Cari Solusi

Upaya penyelesaian konflik lahan di Kabupaten Tanbu digelar Polda Kalsel bekerja sama dengan Pemkab Tanbu, di Soraja Hall Hotel Ebony, Batulicin.

Editor: Alpri Widianjono

BANJARMASINPOST.CO.ID, BATULICIN - Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu), Kalimantan Selatan (Kalsel), menjadi salah satu daerah yang memiliki banyak kawasan hutan yang berujung konflik saling klaim.

Menyikapi persoalan tersebut, digelar FGD (Forum Froup Discussion) tentang upaya penyelesaian konflik tenurial  yang digelar Polda Kalsel bekerja sama dengan pemkab tanbu di Soraja Hall Hotel Ebony, Batulicin, Kabupaten Tanbu Selasa (27/4/2021) siang.

Di wilayah Kabupaten Tanbu, ada beberapa kecamatan yang wilayahnya masuk dalam kawasan hutan.

Misalnya saja yang diungkapkan Kepala Desa Trimartani Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanbu,  yakni Wagiran, darrahnya merupakan lahan transmigrasi.

Baca juga: Non ASN Tanbu Dikabarkan Tak Dapat Gaji ke-13, Plt Kepala BPKAD Jelaskan Fakta Sebenarnya

Baca juga: Pensiunan PNS Puskemas di Kabupaten Tanbu Menangis Dapat Kursi Roda

Mereka ditempatkan dari pemerintah, namun belakangan ternyata ditetapkan sebagai kawasan hutan. Konflik Lahan seperti ini membuatnya pusing.

"Sertifikat ada, tapi lahan kami ternyata ditetapkan sebagai kawasan hutan. Berkali-kali mengurus sampai saya pusing mengurus ini itu, belum juga ada kejelasan nasib kami warga Desa Trimartani," keluhnya.

Di FGD yang menghadirkan Dinas Kehutanan Provinsi, BPN Tanbu dan Dinas Permukiman, Perumahan dan Pertanahan Kabupaten Tanbu, serta desa, kecamatam dan Dewan Adat Daerah (DAD), rata-rata mengakui permasalahnya sama, yakni penetapan kawasan belakangan ini.

Dipaparkan Arifudin, dari Penyuluhan dan Penggunaan Kawasan Hutan Dinas Provinsi Kalsel, via virtual, persoalan kawasan ini memang diakuinya banyak terjadi di daerah.

Baca juga: Tim Satgas Pangan Kabupaten Tanbu Banyak Temukan Barang Kedaluwarsa

Persoalan Konflik Lahan biasanya ada yang merasa memiliki, ada yang merasa berhak. Konflik ini terjadi karena batas, yakni pertama kawasan hutan dan bukan kawasan hutan atau APL (Areal Penggunaan wilayah).

Halaman
12
Penulis: Man Hidayat
Editor: Alpri Widianjono
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved