Breaking News:

Pilkada Kalsel 2020

PSU Pilwali Banjarmasin Diwarnai Pelaporan Tim Hukum Petahana ke Bawaslu

Pilkada Kalsel 2020, Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada (Pilwali) Banjarmasin 2020 hari ini Rabu (28/4/2021) rupanya juga diwarnai denga

Penulis: Frans Rumbon
Editor: Edi Nugroho
Banjarmasinpost.co.id/Frans Rumbon
Tim hukum paslon H Ibnu Sina-Arifin Noor 

Editor: Edi Nugroho

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Pilkada Kalsel 2020, Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada (Pilwali) Banjarmasin 2020 hari ini Rabu (28/4/2021) rupanya juga diwarnai dengan pelaporan oleh tim dari salah satu pasangan calon (paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin.

Pasalnya jelang dinihari tadi atau menjelang PSU, tim hukum paslon petahana yakni H Ibnu Sina-Arifin Noor melaporkan dugaan kecurangan yang melibatkan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Banjarmasin.

Tidak tanggung-tanggung, 12 nama terseret dalam laporan dugaan politik uang tersebut. Berdasarkan dugaan pelapor, oknum yang melakukan perbuatan tidak terpuji itu sebagian merupakan petugas KPPS di Kelurahan Basirih Selatan, Murung Raya dan Mantuil.

"Motif mereka, petugas KPPS menyertakan uang dan ajakan untuk memilih salah satu Paslon. Ini ditemukan saat oknum tersebut membagikan undangan pemilihan kepada warga. Ada uang Rp 50 ribu dengan nasi kotak dan ini berjalan masif. 12 orang yang kita laporkan ini adalah koordinatornya,” kata ketua tim Hukum Ibnu-Arifin, Imam Satria Jati.

Baca juga: Bawaslu Kabupaten Tapin Ajak Tokoh Agama dan Masyarakat Sukseskan PSU Pilgub Kalsel

Baca juga: Pilkada Kalsel 2020, KPU Tapin Targetkan Peserta Pemilih 75,5 Persen Lebih untuk PSU Binuang

Baca juga: PSU Pilwali Banjarmasin, Rini Antusias Gunakan Hak Pilih di TPS 09 Basirih Selatan

Baca juga: PSU Pilwali Banjarmasin, Bak Hajatan TPS 21 di Basirih Selatan Diias Balon dan Bunga

Imam pun menyayangkan terjadinya hal tersebut. Dia pun berharap kepada Bawaslu agar melakukan investigasi terkait politik uang yang dilakukan oknum tersebut.

"Kami memiliki sekitar 40 saksi yang menyatakan siap memberikan keterangan. Mereka juga menyertakan bukti berupa video ke Bawaslu. Kami yakin dilapangan mungkin ada ribuan orang yang menerima dan kita berharap ini diproses secara hukum,” ucapnya.

Imam juga berharap kepada orang yang menerima uang dari oknum tersebut untuk tidak mengambilnya bahkan melaporkannya ke Bawaslu.

“Penerima apabila melaporkan ke Bawaslu tidak masuk tindak pidananya,” katanya.

Sementara itu, Komisioner Bawaslu Banjarmasin, Subhani menjelaskan telah menerima laporan dugaan politik uang saat PSU. Jika terbukti, terlapor dianggap melanggar UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 187a.

“Ini nanti kita lakukan proses kajian dulu. Nanti kita sama sama membahas,” pungkasnya.

Sementara itu Ketua KPU Banjarmasin Rahmiati Wahdah mengaku belum mendengar laporan terkait adanya dugaan politik uang.

Sama seperti Pilwali Banjarmasin 2020, PSU diikuti empat paslon yakni Haris Makkie-Ilham Nor (01), H Ibnu Sina-Arifin Noor (02), Khairul Saleh-Habib Ali (03) dan Hj Ananda-Mushaffa Zakir.

Namun jika dilihat dari jumlah perolehan suara, yang bisa bersaing hanyalah paslon H Ibnu Sina-Arifin Noor dan juga Hj Ananda-Mushaffa Zakir.(Banjarmasinpost.co.id/Frans Rumbon)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved