Breaking News:

Berita Banjarmasin

Pilkada Kalsel 2020, Bawaslu Banjarmasin Kaji Dugaan Politik Uang yang Menyeret Petugas KPPS

Pilkada Kalsel 2020, Tim hukum pasangan calon (paslon) H Ibnu Sina-Arifin Noor melayangkan laporan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Banjarmasin, S

Banjarmasinpost.co.id/Frans Rumbon
Warga di Kelurahan Basirih Selatan menggunakan hak pilihnya dalam PSU Pilwali Banjarmasin 2020. 

Editor: Edi Nugroho

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Pilkada Kalsel 2020, Tim hukum pasangan calon (paslon) H Ibnu Sina-Arifin Noor melayangkan laporan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Banjarmasin, Selasa (27/4/2021) malam.

Dan laporan yang disampaikan menjelang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada (Pilwali) Banjarmasin 2020 ini pun bergulir.

Pasalnya Bawaslu Banjarmasin masih memproses laporan yang juga terkait dengan perkara politik uang bahkan menyeret oknum Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) ini.

Komisioner Bawaslu Banjarmasin, Subhani pun menerangkan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti laporan tersebut.

Baca juga: Rekapitulasi Hasil PSU Pilwali Banjarmasin 2020 Masih Berlangsung di Tingkat Kecamatan

Baca juga: Persiapan PSU Pilgub Kalsel 2020, KPU Banjarmasin Melantik Puluhan PPK dan PPS

Baca juga: Kalah di PSU, Namun Jadi Pemenang Pilwali Banjarmasin 2020, ini Kata Calon Wawali Petahana

Baca juga: Hasil Hitung Cepat Tim Ibnu-Arifin, Klaim Kemenangan di PSU Pilwali Banjarmasin

"Sementara ini kita lakukan kajian awal. Misalkan ada yang belum lengkap maka kami minta dilengkapi," ujarnya kepada banjarmasinpost.co.id, Kamis (29/4/2021).

Dijelaskan juga oleh Subhani bahwa kajian awal terkait laporan tersebut akan dilakukan sekitar dua hari, sebelum diputuskan apakah akan dilanjutkan atau tidak.

"Mungkin besok paling lambat kita melakukan kajian awalnya," jelasnya.

Laporan dari tim hukum H Ibnu Sina-Arifin Noor ini sendiri terkait adanya oknum yang diduga melakukan politik uang dan juga di antaranya adalah petugas KPPS di tiga kelurahan yang dilakukan PSU.

"Motif mereka, petugas KPPS menyertakan uang dan ajakan untuk memilih salah satu Paslon. Ini ditemukan saat oknum tersebut membagikan undangan pemilihan kepada warga. Ada uang Rp 50 ribu dengan nasi kotak dan ini berjalan masif. 12 orang yang kita laporkan ini adalah koordinatornya,” kata ketua tim Hukum Ibnu-Arifin, Imam Satria Jati.

Imam pun menyayangkan terjadinya hal tersebut. Dia pun berharap kepada Bawaslu agar melakukan investigasi terkait politik uang yang dilakukan oknum tersebut.

"Kami memiliki sekitar 40 saksi yang menyatakan siap memberikan keterangan. Mereka juga menyertakan bukti berupa video ke Bawaslu. Kami yakin dilapangan mungkin ada ribuan orang yang menerima dan kita berharap ini diproses secara hukum,” ucapnya.

Imam juga berharap kepada orang yang menerima uang dari oknum tersebut untuk tidak mengambilnya bahkan melaporkannya ke Bawaslu.

“Penerima apabila melaporkan ke Bawaslu tidak masuk tindak pidananya,” pungkasnya.(Banjarmasinpost.co.id/Frans Rumbon)

Penulis: Frans Rumbon
Editor: Edi Nugroho
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved