Breaking News:

Berita Tabalong

Arus Masuk Kabupaten Tabalong Mulai Diawasi, Pos di Perbatasan Provinsi Diaktifkan

Pos pantau pelanggara mudik Lebaran telah berdiri di Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, Kalsel, yang berbatasan dengan Kaltim.

PENERANGAN KODIM 1008/TANJUNG UNTUK BPOST GROUP
Petugas memeriksa pengendara yang masuk Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. 

Editor: Alpri Widianjono

BANJARMASINPOST.CO.ID, TANJUNG - Pos cek poin di perbatasan Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan dengan provinsi Kalimantan Timur, sudah mulai diaktifkan untuk lakukan pengawasan arus masuk.

Di Kabupaten Tabalong, jalur resmi yang dilalui jalan antar provinsi ada di dua lokasi yang jadi batas Kalimantan Selatan (Kalsel) dengan provinsi tetangga. 

Pertama, di wilayah Kecamatan Jaro yang berbatasan langsung dengan Kalimantan Timur (Kaltim).

Kedua, di Kecamatan Kelua yang jadi batas dengan Kalimantan Tengah (Kalteng). 

Baca juga: Kabupaten Tabalong Kembali Ajukan Permintaan Tambahan Stok Vaksin

Baca juga: KalselPedia : Instalasi Farmasi Kabupaten Tabalong di Kecamatan Murung Pudak

Pengawasan di pos mulai terlihat dilakukan di Kecamatan Jaro yang jadi pintu masuk dari Provinsi Kaltim, Senin (3/4/2021).

Petugas gabungan dipimpin  Camat Jaro, Danramil 01/Muara Uya dan Kapolsek. “Kami, mengaktifkan lagi satgas dan posko desa yang sudah ada,” ujar  Camat Jaro, Suwandi.

Pengoptimalan satgas dan posko desa ini tujuannya untuk mendukung larangan Mudik Lebaran 2021 dan memutus rantai penyebaran Covid-19.

Untuk pengendara yang kedapatan mudik Lebaran, nantinya pengendara tersebut disuruh putar balik bila tidak sesuai persyaratan.

Baca juga: Mulai Dibangun, Siring Dekat Pasar Tanjung Kabupaten Tabalong

Baca juga: Disperindag Tabalong Segera Tera Timbangan di Pasar, SPBU dan Pegadaian Juga Jadi Sasaran

Sementara itu, Danramil 01/Muara Uya Kapten Inf Uung Sutandi, mengatakan, pihaknya juga memberikan edukasi dan sosialisasi kepada warga  terkait larangan mudik.

Petugas berharap masyarakat dapat memahami  keputusan pelarangan mudik oleh pemerintah ini didasari pemikiran untuk mencegah terjadinya ledakan kasus Covid-19 akibat mobilitas masyarakat saat mudik.

Diketahui, dalam pengawasan di pos, apabila terjaring warga yang mudik, maka akan dilakukan pemeriksaan kesehatan dengan menunjukan surat keterangan Rapid Test Antigen 1x24 jam.

Apabila tidak memiliki, dminta untuk putar balik kecuali terdapat yang sakit atau meninggal dunia

(Banjarmasinpost.co.id/Dony Usman)

Penulis: Dony Usman
Editor: Alpri Widianjono
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved