Breaking News:

Berita Tala

Batas Wilayah Tala-Banjar Telah Clear, Tinggal Nunggu Penetapan dari Kemendagri

Penyelesaian tapal batas menjadi salah satu fokus Pemerintah Kabupaten Tanahlaut (Tala), Kalimantan Selatan (Kalsel), dalam penatatertiban administrat

FOTO DISKOMINFO TALA
Sekda Tala H Dahnial Kiflie (tengah) mengkuti rakor secara virtual bersama Mendagri yerkait batas wilayah, Jumat kemarin. 

Editor: Edi Nugroho

BANJARMASINPOST.CO.ID, PELAIHARI - Penyelesaian tapal batas menjadi salah satu fokus Pemerintah Kabupaten Tanahlaut (Tala), Kalimantan Selatan (Kalsel), dalam penatatertiban administratif kewilayahan.

Itu sebabnya sengketa tapal batas antara Tala dan Kabupaten Banjar telah di-clear-kan. Bupati Tala HM Sukamta bersama Bupati Banjar yang baru, H Saidi Mansyur, telah menandatangani penyesaiannya beberapa bulan lalu.

Kalangan warga Tala pun lega mengingat persoalan batas tersebut sempat berlarut-larut selama belasan tahun. Kondisi itu berdampak terhadap pembangunan di wilayah sengketa yakni di Kampung Sungaitabuk, Dusun Imban, Desa Bentokdarat, Kecamatan Batibati.

"Semoga pembangunan di kampung kecil itu bisa segera dioptimalkan. Di sana hingga saat ini kalau kemarau masih kesulitan air bersih. Saya tahu itu karena pernah beberapa kali ke sana," ucap Irham, warga Kecamatan Batibati, Senin (3/5/2021).

Baca juga: Belasan Tahun Sengketa Batas Tala-Banjar Kusut, Kini Tuntas, Warga Berharap Begini

Dikatakannya, kondisi di Kampung Sungaitabuk mulai agak ramai seiring masuknya investor yang membangun objek wisata alam Kiram Park. Sejak itu, badan jalan setempat diperbaiki dan diaspal mulus.

Telah tuntasnya perselisihan batas Tala-Banjar tersebut juga telah dijelaskan petinggi Pemkab Tala saat mengikuti rapat koordinasi (rakor) secara virtual dengan Mendagri M Tito Karnavian, Jumat kemarin.

Pihak Pemkab Tala diwakili Sekretaris Daerah H Dahnial Kifli bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (DPUPRP) H Agus Sektyaji, dan Kepala Bagian Pemerintahan Setda Tanah Laut Muhammad Syahid.

Rakor itu membahas percepatan penegasan batas daerah. Sekda mengikutinya dari Ruang Barakat Lantai II Setda Tanahlaut. Sedangkan Mendagri berada di Gedung C Sasana Bhakti Praja Kantor Kemendagri.

Muhammad Tito Karnavian meminta kepala daerah melakukan inventarisasi peraturan daerah (perda) yang dinilai tidak relevan dalam mendukung terciptanya kejelasan cakupan wilayah administrasi pemerintahan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin dan/atau Hak Atas Tanah.

Halaman
12
Penulis: Idda Royani
Editor: Edi Nugroho
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved