Breaking News:

Berita Tapin

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin Buka Posko Pengaduan THR Bagi Buruh

Pos pengaduan Dinasker Kabupaten Tapin untuk melayani 17.838 buruh atau pekerja yang ada di wilayah Kabupaten Tapin, apabila tidak mendapat THR 2021.

Penulis: Stanislaus Sene | Editor: Alpri Widianjono
BANJARMASINPOST.CO.ID/STANISLAUS SENE
Situasi Pos Pengaduan THR 2021 saat dijaga petugas di depan Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, Senin (3/5/2021). 

Editor: Alpri Widianjono

BANJARMASINPOST.CO.ID, RANTAU -  Pos Pengaduan THR 2021 didirikan di depan kantor Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, Senin, (03/05/2021).

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapin, Fauziah, saat ditemui Banjarmasinpost.co.id, mengatakan,  pos ini ditujukan bagi seluruh buruh yang bekerja di 132 perusahaan yang ada di Kabupaten Tapin.

Pantauan di lokasi, pelayanan di pos pengaduan ini dibuka setiap hari kerja yang ditujukan kepada 17.838 buruh atau pekerja yang ada di wilayah Kabupaten Tapin, apabila tidak mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR).

"THR itu wajib sebagaimana tertuang dalam surat edaran dari Kementrian Ketenagakerjaan RI nomer M/6/H.K. 04/IV/2021 tentang pemberian THR. Jadi, untuk mengantisipasi terjadinya keluhan terkait pembayaran THR," jelasnya.

Baca juga: Tagih Uang THR dari Sirajuddin, Zaskia Gotik Posting Foto Arsila Jinjing Tas Mini

Baca juga: Pensiunan Juga Dapat THR, Simak Besaran dan Rincian dan Waktu Pencairan

Ditambahkan Fauziah, kepada para pekerja atau buruh yang tidak dibayarkan THR oleh perusahaan tertentu, silakan melapor ke pos tersebut.

"Terkait ini, kami juga akan segera mengirimkan surat pemberitahuan kepada 132 perusahaan untuk menyampaikan laporan pemberian THR paling lambat H-1," jelasnya.

Ia mengatakan, perusahan wajib untuk memberikan THR kepada buruh saat H-7 sebelum Idul Fitri 2021 dan paling lambat H-1. 

"Memang sejak dibukanya pos pengaduan THR pada 2017 lalu hingga saat ini tidak ada keluhan ataupun laporan dari buruh terkait THR. Namun antisipasi hal tersebut penting untuk dilaksanakan," jelasnya.

Baca juga: THR Tak Dibayar Penuh,  ASN Pemprov Kalsel Ini Pahami Keuangan Pemerintah

Baca juga: VIDEO Tak Ingin THR Dicicil, Begini Sikap Aliansi Buruh Banua Kepada Pengusaha dan Pemerintah

Ia mengatakan ada hak buruh untuk mendapatkan THR, kalau misalnya dia (buruh) bekerja sudah beberapa tahun bekerja, THR nya disesuaikan dengan gaji pokok yang diterima terakhir.

"Bahkan menurut aturan terbaru, tidak hanya buruh tetap, buruh harian pun juga mempunyai hak mendapatkan THR dengan nilainya sesuai kesepakatan dengan pihak perusahaan," jelasnya.

Ia juga mengatakan selain meminta data penerima THR dari perusahaan, Disnaker Tapin juga akan langsung menanyakan kepada para buruh untuk memastikan apakah THR sudah dibayarkan atau belum. 

Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin, Arsono Sekretaris Disnaker Tapin
Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin. (banjarmasinpost.co.id/mukhtar wahid)

"Apabila kemudian ada perusahan yang tidak memenuhi kewajibannya, maka pertama akan diberikan peringatan dan bila tidak dihiraukan maka sangsi terberat adalah penutupan perusahaan," tegasnya.

Untuk diketahui, di Kabupaten Tapin tercatat ada 132 perusahaan. Diantaranya sektor usaha pertambangan, perkebunan, dan jasa.

(Banjarmasinpost.co.id/Stanislaus Sene)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved