Breaking News:

Berita Kapuas

Sosialisasi Izin Mendirikan Bangunan, Ini yang Disampaikan Pemkab Kapuas

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kabupaten Kapuas sosialisasi mengenai Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Foto RSPD Kapuas
Pihak DPUPRPKP Kapuas saat di Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) Kapuas, Senin (3/5/2021) 

Editor: Edi Nugroho

BANJARMASINPOST.CO.ID, KUALAKAPUAS - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kabupaten Kapuas sosialisasi mengenai Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Sosialisasi dilaksanakan, Senin (3/5/2021), melalui Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) Kabupaten Kapuas di Frekuensi 91,4 FM.

Disampaikan oleh Plt Sekretaris DPUPRPKP Kapuas, Sulis Wiyono didampingi sejumlah kasi dan staff.

Sulis mengatakan izin mendirikan bangunan atau yang sekarang dalam peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 disebut dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Baca juga: Aparat Gabungan Tertibkan Bangunan Melanggar Serta Tak Memiliki IMB di Banjarbaru

Baca juga: Dituding Tak Ada IMB dan Amdal, ini Klarifikasi Manajemen Guesthouse dan Kost Eksklusif DParagon

Baca juga: Soal Aturan IMB Sarang Burung Walet di Kapuas Kalteng, Begini Penjelasan DPMPTSP Kabupaten Kapuas

Baca juga: Polsek Banjarbaru Kota Bekuk Empat Pelaku Pemalsuan Surat IMB

"Kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh pemerintah pusat kepada pemilik bangunan gedung dengan tujuan bangunan baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan merawat bangunan tersebut sesuai dengan standar," katanya.

Dirinya mengatakan, untuk penerbitan sertifikat IMB dapat dilakukan dengan pengajuan permohonan penerbitan IMB bisa dilakukan melalui Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) maupun masing-masing kantor kecamatan yang ada di Kabupaten Kapuas.

"Peraturan Bupati Kapuas nomor 39 Tahun 2017 sudah membagi wewenang terkait penerbitan sertifikat IMB tersebut, untuk bangunan dengan luas di atas 500 mÍ▒eter kuadrat pengajuan IMB dapat dilakukak melalui Dinas PTPS, sementara bangunan dengan luas di bawah 500 meter kuadrat dapat diajukan melalui Kantor Kecamatan," ungkap Sulis.

Sulis pun menyimpulkan bahwa IMB merupakan salah satu bentuk pengendalian pelaksanaan bangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002.

Bertujuan untuk mewujudkan bangunan gedung yang fungsional sesuai dengan tata bangunan gedung yang serasi selaras dengan lingkungan.

"Mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung yang menjamin keandalan teknis bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan," pungkasnya.
(Banjarmasinpost.co.id/Fadly SR)

Penulis: Fadly Setia Rahman
Editor: Edi Nugroho
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved