Breaking News:

Berita Banjarmasin

PPKM Mikro di Banjarmasin Diperketat, Warga Dihimbau Tidak Menggelar Halal Bihalal

Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin resmi kembali memperpanjang status Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro

Penulis: Frans Rumbon | Editor: Edi Nugroho
banjarmasinpost.co.id/Frans Rumbon
Kepala Dinas Kesehatan Banjarmasin, Machli Riyadi. 

Editor: Edi Nugroho

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin resmi kembali memperpanjang status Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro.

Status PPKM mikro di Kota Seribu Sungai ini reami diperpanjang terhitung sejak 4 Mei 2021 dan akan berakhir pada 24 Mei 2021.

Beberapa pengetatan terhadap penerapan PPKM mikro ini dilakukan oleh Pemko Banjarmasin khususnya lagi melalui Satgas Covid-19 Banjarmasin.

Point penting yang diatur oleh Satgas Covid-19 Banjarmasin dalam menerapkan PPKM mikro kali ini, tidak terlalu jauh berbeda dengan sebelumnya. Misalnya pembatasan jumlah orang dalam melakukan kegiatan keagamaan, yakni hanya sekitar 50 persen dari kapasitas gedung hingga mall hanya diperbolehkan beroperasi hingga pukul 21.00 Wita.

Baca juga: Dukung Pembatasan Arus Mudik Lebaran, Pemko Banjarmasin Perketat PPKM Mikro

Baca juga: 30 Provinsi Terapkan PPKM Mikro 4-17 Mei 2021, Termasuk Seluruh Wilayah Kalimantan

Baca juga: Airlangga Hartarto: Sukses PPKM Mikro Dorong Optimisme dan Daya Beli Masyarakat

Baca juga: Covid-19 Masih Tinggi, PPKM Mikro di Banjarmasin Diperpanjang dan Diperketat

Dalam Surat Edaran (SE) yang diterbitkan oleh Pemko Banjarmasin dengan nomor 443.1/71-Kesmas/Dinkes Tentang Pelaksanaan Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro untuk Pengendalian penyebaran covid-19 di Banjarmasin ini, adanya himbauan untuk tidak melakukan kegiatan yang mengumpulkan orang banyak.

Dan menariknya himbauan tersebut juga mencakup tentang meniadakan kegiatan halal bihalal bahkan juga walimah perkawinan.

Juru bicara Satgas Covid-19 Banjarmasin, Machli Riyadi pun membenarkan adanya himbauan tersebut.

"Ada penambahan item pembatasan butir 4 huruf D, dimana ada larangan melakukan kegiatan pengumpulan massa termasuk halal bihalal dan juga walimah perkawinan," ujar Machli.

Secara spesifik terkait walimah perkawinan, Machli pun menerangkan bahwa larangan tersebut hanya berlaku untuk kegiatan yang melibatkan banyak orang.

"Misalnya di gedung atau di kampung-kampung belum diizinkan. Kalau sekadar akad nikah saja dan dihadiri oleh sedikit orang tidak apa-apa. Tapi resepsinya ditunda terlebih dahulu," kata pria yang juga menjabat Kepala Dinas Kesehatan Banjarmasin ini.

Machli pun membeberkan alasan pengetatan penerapan PPKM mikro kali ini, dan tujuannya masih terkait upaya untuk mencegah terjadinya penularan Covid-19 secara masif di Banjarmasin.

"Berkaca dari kejadian tahun lalu, setelah libur lebaran kasus Covid-19 di Banjarmasin melonjak hingga 100 persen. Semoga kita pun bisa menekan penyebaran Covid-19," pungkasnya.(Banjarmasinpost.co.id/Frans Rumbon)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved