Breaking News:

Berita HSS

Bupati Achmad Firky Sebut Tak Ada Pos Penyekatan di Kabupaten HSS

Bupati HSS Achmad Fikry tegaskan tak ada pos penyekatan mudik. Hanya ada pos cek poin di Kecamatan Angkinang, Kecamatan Loksado, Kecamatan Sungai Raya

Penulis: Eka Pertiwi
Editor: Alpri Widianjono
POLRES HSS
Pemeriksaan kesehatan terhadap pengendara yang melintas di wilayah Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Kalimantan Selatan, Kamis (6/5/2021). 

Editor: Alpri Widianjono

BANJARMASINPOST.CO.ID, KANDANGAN - Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS), H Achmad Fikry, menegaskan, di daerahnya  tidak ada pos Penyekatan Mudik.

Dijelaskannya, pos penyekatan hanya ada di wilayah perbatasan Provinsi Kalimantan Selatan dan provinsi  tetangga.

Meski begitu, pengendara yang ingin melintasi wilayah Kabupaten HSS wajib memiliki Surat Izin Keluar Masuk (SIKM).

Surat izin keluar masuk ini bisa diberikan oleh atasan bagi pekerja maupun kepala desa tempat tinggal, dengan syarat, bepergian mendesak.

Baca juga: 7 Ribu Rapid Test Antigen Disiapkan, Melintas HSS Siap-Siap Diperiksa

Selain itu, bagi pengguna jalan yang hendak ke Kabupaten Hulu Sungai Selatan wajib memiliki surat keterangan hasil pemeriksaan negatif Covid-19. Minimal, melalui pemeriksaan rapid tes antigen.

"Kami tidak ada pos penyekatan. Yang ada pos cek poin. Memang ada syaratnya saat melintas. Ada dokumen keterangan Surat Izin Keluar Masuk atau SIKM dan ada hasil pemeriksaan antigen," katanya.

Jika tidak memiliki, bebernya, jelas akan menjadi masalah. Masyarakat yang tak  membawa hasil rapid antigen bakal diperiksa di pos cek poin.

Masalah lain muncul, jika pengguna jalan terbukti positif. "Seluruh biaya isolasi mandiri tidak ditanggung pemerintah. Pilihannya, kembali putar balik atau isolasi mandiri di tempat yang kami sediakan selama lima hari," katanya.

Baca juga: Anggota Satlantas Polres HSS Razia 43 Knalpot Brong di Wilayah Kandangan

Baca juga: Kebakaran Kalsel, Rumah Kosong di Desa Sarang Halang Kabupaten HSS Hangus

Larangan tersebut, bebernya, bukan kebijakan daerah. Melainkan, kebijakan nasional terkait Larangan Mudik Lebaran 2021.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved