Breaking News:

Pilkada Kalsel 2020

Sidang Sengketa Pilkada Banjarmasin,Tim AnandaMu Sebut Perekrutan KPPS Tidak Memenuhi Syarat

Kuasa hukum AnandaMu mengungkapkan kecurangan KPU dan Paslo Petahana pada sidang yang digelar oleh Mahkamah Konstitusi (MK) RI

Penulis: Frans Rumbon | Editor: Hari Widodo
youtube @mkri untuk BPost
MK RI menggelar sidang terkait sengketa Pilkada Banjarmasin 2020, Rabu (19/5/2021). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Dugaan kecurangan penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Pilkada (Pilwali) Banjarmasin 2020 diungkapkan oleh kuasa hukum dari pasangan calon (paslon) Hj Ananda-Mushaffa Zakir (AnandaMu).

Dan dugaan kecurangan penyelenggaraan PSU Pilkada Banjarmasin 2020 yang terlaksana pada Rabu (28/4/2021) tersebut dibeberkan oleh kuasa hukum AnandaMu pada sidang yang digelar oleh Mahkamah Konstitusi (MK) RI hari ini Rabu (19/5/2021) siang.

Adapun yang menjadi termohon pada perkara 144/PHP.KOT-XIX/2021 tersebut, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banjarmasin serta paslon petahana yakni H Ibnu Sina-Arifin Noor selaku pihak terkait.

Agenda sidang sendiri yakni pemeriksaan pendahuluan hingga penyampaian pokok permohonan dari kuasa hukum pemohon.

Baca juga: Gugatan AnandaMu Diregister MK RI, KPU Tunda Penetapan Ibnu Sina-Arifin Noor Sebagai Calon Terpilih

Baca juga: Penetapan Calon Terpilih Pilkada Banjarmasin 2020 Kembali Tertunda, Ibnu Sina : Sabar Saja

Ketua Kuasa Hukum AnandaMu yakni Bambang Widjojanto pun langsung membacakan ringkasan pokok permohonan.

Beberapa point penting yang dibeberkan oleh Bambang Widjojanto saat itu, tidak lain dugaan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh KPU Banjarmasin dan juga paslon petahana.

"Pada saat PSU, pemohon mendapatkan suara terbanyak. Tapi ada fakta-fakta yang tidak terbantahkan berupa bukti-bukti dan saksi yang menjelaskan dengan sangat tegas terjadinya pelanggaran atas diktum putusan mahkamah," ujar Bambang Widjojanto saat mengawali pembacaan ringkasannya.

Adapun tuduhan yang ditujukan kepada KPU Banjarmasin, selain dianggap memihak kepada paslon petahana, juga dianggap melakukan pelanggaran-pelanggaran lainnya.

Misalnya saja KPU Banjarmasin tidak mengikuti amar putusan MK sebelumnya, yang memerintahkan harus mengganti anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Pasalnya masih ditemukan ada anggota KPPS yang lama, namun kembali direkrut dan dijadikan anggota KPPS pada saat PSU.

Halaman
12
Sumber: Bangka Pos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved