Breaking News:

Pilkada Kalsel 2020

Sidang Lanjutan Sengketa Pilkada Banjarmasin 2020, Ini Bantahan dari KPU dan Petahana

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banjarmasin membantah semua dalil dan tudingan dalam pelaksanaan PSU yang disampaikan Tim Anandamu

Penulis: Frans Rumbon | Editor: Hari Widodo
Capture Youtube MK RI
Suasana sidang lanjutan sengketa pilkada Banjarmasin 2020. 

Ia pun meminta pemohon, mencermati keputusan KPU RI nomor 476 tentang perubahan kedua atas keputusan KPU RI Nomor 66 tentang pedoman teknis pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

"Dalam point 2 huruf G, apabila persyaratan paling rendah SMA sederajat tidak terpenuhi maka komposisi KPPS dapat diisi orang yang mempunyai kemampuan membaca, menulis dan berhitung," jelasnya.

Terjadinya kesalahan dari pemohon dalam memasukkan data pada pokok permohonan, juga menjadi sorotan KPU Banjarmasin khususnya terkait jumlah perolehan suara.

"Permohonan pemohon tidak jelas karena dalam dalil permohonan, pemohon tidak cermat dan teliti membuat pokok permohonan sehingga menyebabkan kaburnya suatu permohonan. Dimana pemohon salah dalam menjumlah total suara saat PSU yaitu 235.441 suara tapi di dalam dalil permohonan hanya 232.706 suara hingga suara sah yang hilang menurut pemohon sebesar 2.735 suara," katanya.

Pada petitumnya, Roli Muliadi Adenan pun berharap majelis hakim MK menerima eksepsi termohon.

"Termohon memohon kepada MK untuk menjatuhkan putusan menerima eksepsi termohon dan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima," tutupnya.

Sementara itu kuasa hukum paslon petahana yakni H Ibnu Sina-Arifin Noor yang hadir adalah Hery Widodo bersama Imam Satria Jati mempertanyakan beberapa dalil yang dikemukakan oleh pemohon, yang bahkan dinilai sulit diterima oleh nalar secara wajar.

Pasalnya dari hasil PSU, pemohon justru mendapatkan banyak keuntungan bahkan juga berhasil meraup ribuan tambahan suara sehingga menang dalam perolehan suara di tiga kelurahan wilayah PSU.

"Permohonan pemohon sulit diterima oleh penalaran yang wajar karena perolehan suara pemohon mendapat keuntungan penambahan suara. Sehingga klaim untuk mendiskualifikasi pihak terkait sulit diterima oleh penalaran secara wajar," katanya.

Tak kalah penting juga, Hery Widodo mengatakan bahwa permohonan pemohon tidak memenuhi syarat ambang batas minimal 1 (satu) persen.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved