Breaking News:

DPRD Banjarbaru

Tiga Perda Difinalisasi, Ketua DPRD Banjarbaru Ingatkan Penerapannya Jangan Mandul

DPRD Banjarbaru jadikan tiga raperda menjadi perda, yakni Raperda Bantuan Hukum, Raperda Kerja Sama Daerah dan Raperda Retribusi Pelayanan Pemakaman.

Penulis: Khairil Rahim | Editor: Alpri Widianjono
HUMAS DPRD KOTA BANJARBARU
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru, Fadliansyah, SH, MH, (kanan) serah terima dokumen tiga aturan daerah dengan Wali Kota Banjarbaru HM Aditya Mufti Ariffin. 

Editor: Alpri Widianjono

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru menyelesaikan pembahasan 3 rancangan peraturan daerah (raperda) menjadi peraturan daerah (Perda), Selasa (25/5/2021).

Adapun Perda dimaksud adalah Raperda Bantuan Hukum, Raperda Kerja Sama Daerah dan Raperda Retribusi Pelayanan Pemakaman.

Ketua DPRD Banjarbaru Fadliansyah SH MH, mengatakan, meski masih dalam pandemi Covid-19, akan tetapi  pihak eksekutif maupun legislatif mampu menyelesaikan 3 perda tersebut.

Mengingat, kata politisi Partai Gerindra Banjarbaru ini, keberadaan perda tersebut sangat diperlukan untuk  masyarakat.

Pertama, Perda Bantuan Hukum, adanya keinginan yang kuat bahwa Negara menjamin terselenggaranya persamaan kedudukan dalam hukum.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru, Fadliansyah, SH, MH, serah terima terima dokumen tiga aturan daerah dengan anggota DPRD Kota Banjarbaru.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru, Fadliansyah, SH, MH, serah terima terima dokumen tiga aturan daerah dengan anggota DPRD Kota Banjarbaru. (HUMAS DPRD KOTA BANJARBARU)

Antara lain, ditandai dengan terciptanya suatu keadaan dimana hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan yang sama didepan hukum.

Perda diatur lebih rinci mengenai hak dan kewajiban pemberi dan penerima bantuan hukum, tata cara pemberian bantuan hukum dan mekanisme penganggaran bantuan hukum. 

Kedua, Perda Kerja Sama Daerah, dapat dilakukan dengan daerah lain, pihak ketiga dan atau lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu dalam hal setiap kerja sama daerah yang akan dilaksanakan, harus berpedoman pada prinsip efisiensi, efektivitas, sinergi yang saling menguntungkan, itikad baik, kepastian hukum serta tetap mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Sehingga bisa meningkatkan investasi dari pihak manapun BUMN karen ada payung hukum kerjasama," sebut dia.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru saat melakukan pembahasan raperda dengan pihak eksekutif.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru saat melakukan pembahasan raperda dengan pihak eksekutif. (HUMAS DPRD KOTA BANJARBARU)

Ketiga, Retribusi Pelayanan Pemakaman, sebagai patokan dalam pemungutan retribusi pelayanan pemakaman di Kota Banjarbaru ke depannya.

"Diharapkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana tempat pemakaman umum yang sesuai dengan keinginan bersama, tertata rapi dan asri, sebagai komitmen untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Kota Banjarbaru," sambung Ketua DPRD Banjarbaru

Fadliansyah juga tidak ingin perda ini selesai dibahas, tetapi praktiknya mandul.

Mengingat, jika perda ini diberlakukan, banyak berkaitan dengan keperluan materil dan moril di masyarakat. (AOL/*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved