Breaking News:

Berita Banjarmasin

Gugat Pemprov Kalsel ke PTUN Banjarmasin, Tim Advokasi Hukum Korban Banjir Catat Kerugian Immateril

Selain mencatat total kerugian materiil yang bersumber dari keterangan 53 orang, korban banjir pemberi kuasa.

Penulis: Muhammad Rahmadi | Editor: Edi Nugroho
Banjarmasinpost.co.id/Muhammad Rahmadi
Tim Advokasi Hukum Korban Banjir Kalsel saat menyampaikan gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan_atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad). 

Editor: Edi Nugroho

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN -  Selain mencatat total kerugian materiil yang bersumber dari keterangan 53 orang, korban banjir pemberi kuasa.

Tim Advokasi Hukum Korban Banjir Kalsel, juga mencatat kerugian immaterial dalam gugatan terhadap Pemprov Kalsel, dengan pokok Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad).

Kerugian immaterial tersebut senilai Rp 1,349 Terliun yang bersumber dari data Tim Reaksi Cepat Pusat Teknologi Pengembangan Sumber Daya Wilayah, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) yang dikeluarkan pada (22/1/2021) lalu.

Dengam rincian kerugian di sektor pendidikan sekira Rp 30.446 Miliar, kesehatan dan perlindungan sosial sekira Rp 46.533 Miliar, produktivitas masyarakat sekira Rp 604.562 Miliar dan sektor pertanian sekira Rp 216.266 Miliar.

Baca juga: Tim Advokasi Hukum Korban Banjir Kalsel Gugat Pemprov Kalsel ke PTUN Banjarmasin

Baca juga: Sentra Bunga Melati Terdampak Banjir Kalsel, Sekdes Desa Pandak Daun Harapkan Ini

Baca juga: Pemerintah Pusat Kucurkan Dana Stimulan Korban Banjir Kalsel di HST, Diserahkan Simbolis ke Bupati

Dijelaskan Koordinator Tim Advokasi Hukum Korban Banjir Kalsel, Muhamad Pazri, S H, M H, kerugian Immateriil sesungguhnya diserahkan kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo.

"Sehingga demi kepentingan keadilan, maka bagi warga Kalimantan Selatan lain yang bukan sebagai Pemberi Kuasa dalam perkara a quo, atas perbuatan Pemprov Kalsel juga perlu mendapatkan ganti kerugian," katanya. Sabtu (29/5/2021).

Lanjut Pazri mengatakan bahwa sebelumnya ada wacana Pemerintah Pusat, melalui BNPB akan memberikan bantuan.

Bantuan tersebut berupa dana stimulan, untuk rumah warga yang mengalami kerusakan akibat terdampak banjir.

Adapun besarannya senilai Rp 50 juta untuk rumah rusak berat, Rp 25 juta untuk rumah rusak sedang, dan Rp 10 juta untuk rumah rusak ringan.

"Namun sampai saat ini tidak ada realisasi, dan tidak memberikan kepastian hukum bagi para korban banjir Kalsel," jelasnya. (Banjarmasinpost.co.id/Muhammad Rahmadi)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved