Breaking News:

Berita Tapin

Pemkab Tapin Raih Opini Wajar Tanpa Pengeculian Ketujuh Kali

Ketujuh kalinya, Pemkab Tapin raih predikat Wajar Tanpa Pengecualian oleh BPK RI Perwakilan Kalsel penghargaan diterima sekretaris Daerah

Penulis: Stanislaus Sene | Editor: Eka Dinayanti
humas pemkab tapin
Penerimaan Predikat WTP Oleh Pemerintahan Kabupaten Tapin 

Editor: Eka Dinayanti

BANJARMASINPOST.CO.ID, RANTAU - Kabupaten Tapin untuk ketujuh kalinya meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK RI Perwakilan Kalsel atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin tahun 2020 di Aula Gedung BPK RI Perwakilan Kalsel Banjarbaru, Jumat (28/5/2021) Kemarin.

Penghargaan diterima sekretaris Daerah, H. Masyraniansyah didampingi Ketua DPRD Kabupaten Tapin, H. Yamani.

Untuk diketahui, perolehan predikat WTP untuk ketujuh kali ini berdasarkan laporan hasil audit pemeriksaan laporan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Tapin tahun 2020.

Penyerahan penghargaan diserahkan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Kalsel, Drs. M Ali Asyhar MM,Ak usai melakukan penandatanganan berita acara penerimaan hasil laporan keuangan pemerintah Kabupaten Tapin.

Baca juga: Rumahnya Dibedah dalam Satu Hari oleh Babinsa Koramil Bungur Tapin, Apul Ungkap Perasaan ini

Baca juga: PSU Pilgub Kalsel, Bawaslu Tapin Terima Alat Pelindung Diri

Dalam sambutannya, Kepala BPK RI Perwakilan Kalsel, Drs.M Ali Asyhar MM,Ak menyampaikan selamat kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Kalsel yang telah menerima hasil audit laporan keuangan dan berhasil meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

Ali Asyhar mengatakan pemeriksaan keuangan ini tidak dimaksudkan untuk mengungkap adanya penyimpangan (fraud) dalam pengelolaan keuangan daerah tetapi lebih pada mengantisipasi adanya penyimpangan, kecurangan dan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang.

"WTP yang diberikan ini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai "kewajaran" laporan keuangan bukan "jaminan" tidak adanya fraud yang ditemui," jelasnya, Sabtu (29/5/2021).

Ia mengatakan hal ini juga merupakan upaya yang dapat menjadi perhatian bersama yakni pengadministrasi dan penertiban aset milik pemda supaya lebih dikuatkan lagi dan diharapkan agar tidak terjadi lagi temuan yang berulang dari tahun-ketahun.

Baca juga: KDRT di Kalsel, Menendang dan Pukul Istri dengan Besi Kini Endar Mendekam di Sel Polres Tanbu

"Pemerintah daerah diminta supaya segera menyelesaikan dan menindaklanjuti hasil temuan dari BPK apabila masih ada temuan, sesegeranya harus ditindaklanjuti," lanjutnya.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved