Breaking News:

Berita Batola

Jika Politik Uang Terbukti di Pilkades Jelapat 2 Kabupaten Batola, Begini Prosesnya

Empat calon kades laporkan dugaan politik uang di pilkades Jelapat 2 Kabupaten Batola. Dinas PMD sarankan tempuh jalur hukum hingga keluar putusan.

Penulis: Muhammad Tabri | Editor: Alpri Widianjono
BANJARMASINPOST.CO.ID/MUHAMMAD TABRI
Pemilih memasukkan surat suara dalam pemilihan kepala desa, ke kotak di TPS 01 Desa Jelapat 2, Kecamatan Mekarsari, Kabupaten Barito Kuala (Batola), Provinsi Kalimantan Selatan, Senin (24/5/2021). 

Editor: Alpri Widianjono

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARABAHAN -  Empat calon kepala desa (cakades) di Desa Jelapat 2, Kecamatan Mekarsari, Kabupaten Barito Kuala (Batola), Kalimantan Selatan, menduga terjadi politik uang di pilkades setempat.

Karena itu, mereka melaporkannya ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Batola,.

Keempatnya adalah cakades Nasrudin nomor urut 1, Muhammad Parhan nomor urut 2, Hairi Yandi nomor urut 3 dan Mislaniansyah nomor urut 5.

Sedangkan terlapor, yaitu Sairaji, nomor urut 4, kandidat dengan raihan suara terbanyak dibandingkan empat calon lain.

Baca juga: VIDEO  Cakades Jelapat 2 Batola Layangkan Gugatan, Keberatan Adanya Indikasi Politik Uang

Baca juga: Pilkades Batola 2021, Camat Anjir Pasar Harapkan Calon Terpilih Bawa Perubahan Lebih Baik

Diungkapkan Hairi Yandi, temuan di lapangan telah memenuhi kelengkapan, baik bukti fisik, maupun kesaksian warga. 

"Persyaratan sudah terpenuhi dan mendapat saran yang baik dari pihak lain, akhirnya kami sepakat melaporkan kejadian ini," ucap Hairi, Minggu (30/5/2021). 

Pelaporan ini karena pihaknya merasa dicurangi dengan indikasi calon lain yang bagi-bagi uang demi mengumpulkan suara. Hal ini pula dinilai menciderai pelaksanaan pilkades secara jurdil dan demokratis. 

Sementara itu Kadis PMD Batola, Mochammad Aziz, mengatakan, telah memanggil Panwas Kecamatan, Panitia Pemilihan Desa dan Ketua KPPS untuk dimintai keterangan.

Baca juga: VIDEO Pilkades Batola Gelombang Kedua, Misbah Akui E-Voting Jauh Lebih Mudah

Begitu pula kepada empat kandidat penggugat, juga datang ke Dinas PMD Batola dan telah diberikan penjelasan bahwa SK Penetapan Kepala Desa Terpilih dari BPD tetap harus dikeluarkan.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved