Ketua DPRD Batola: Berkat Kerja Keras WTP Layak Diraih Keenam Kalinya

Editor: Eka Dinayanti

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARABAHAN - BPK RI Perwakilan Kalsel telah menyerahkan hasil penilaian atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2020 terhadap provinsi serta 13 kabupaten/kota se-Kalsel dengan predikat semua Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Bagi Kabupaten Barito Kuala (Batola) predikat WTP yang diterima Bupati Hj Noormiliyani AS dari Kepala BPK RI Perwakilan Kalsel, M Ali Asyhar, Jumat (28/05/2021), lalu itu merupakan yang keenam kalinya berturut-turut.
Prestasi yang ditorehkan Batola ini tentu membanggakan seluruh lapisan masyarakat, termasuk bagi Ketua DPRD Batola, Saleh.

“Dapat opini WTP itu tentu tidak mudah, tapi memerlukan upaya kerja keras dari semua pihak terkait dari pemerintah daerah,” paparnya.

Saleh mengatakan, DPRD selaku lembaga pengawas selama ini sangat mendukung segala upaya kebaikan yang dilakukan pemerintah daerah termasuk dalam penyusunan dan pengelolaan laporan keuangan daerah.

Demikian pula terhadap penerapan sistem pengendalian intern dan kepatuhan peraturan perundang-undangan. Mengingat terkait kebaikan dan kepentingan daerah memang sudah seharusnya untuk saling support.

Karenanya, jika prestasi ini diraih kami menilai itu memang layak.

Sementara bagi masyarakat raihan ini tentunya sangat membanggakan.

Saleh berharap prestasi WTP yang diperoleh ini dapat menjadi spirit sekaligus motivasi untuk bisa dipertahankan dan berkelanjutan secara terus menerus.

Sebab, lanjutnya, jika sekali saja terhenti tentunya akan menjadi sorotan serta akan mendapat tanggapan yang beragam, terutama terkait penurunan kinerja.

Untuk memotivasi agar prestasi yang diraih terus bisa dipertahankan, Saleh meminta pemerintah daerah bisa lebih transparan dan akuntabel dalam hal pengelolaan keuangan.

Selain itu, program yang dilaksanakan disarankan bisa lebih fokus serta sasaran yang dilaksanakan tepat sasaran terutama untuk kebutuhan masyarakat.

“Perlu kita pahami bersama penilaian LHP LKPD ini esensi sebenarnya bukan untuk mencari kesalahan tapi sebagai bagian dari bimbingan dan pembinaan apakah program yang dijalankan telah sesuai dan memiliki kewajaran,” papar Saleh. (Aol)