Breaking News:

Berita HSS

Mencalon Kades di HSS Tak Harus Wilayah Domisi, Perda Piklades Sudah Disahkan

DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan sudah mensahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan atas Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata

Penulis: Eka Pertiwi | Editor: Edi Nugroho
BANJARMASINPOST.CO.ID/MUHAMMAD TABRI
ilustrasi: Pemilih memasukkan kertas suara pada pilkades. 

Editor: Edi Nugroho

BANJARMASINPOST.CO.ID, KANDANGAN - DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan sudah mensahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan atas Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa menjadi Perda Tahun 2021.

Dalam aturan ini jelas mengubah mengenai syarat calon. Jika dahulu calon hanya boleh dilakukan oleh warga berdasarkan domisili. Kali ini calon kepala desa boleh berasal dari luar desa.

Artinya, calon kepala desa tak lagi harus berasal dari desa setempat.

Anggota DPRD HSS, Husnan mengatakan, perubahan ini perlu karena menyesuaikan dengan aturan yang ada dan dinamika saat ini.

Baca juga: Jika Politik Uang Terbukti di Pilkades Jelapat 2 Kabupaten Batola, Begini Prosesnya

Baca juga: Indikasi Politik Uang, Empat Cakades di Jelapat 2 Batola Laporkan Hasil Pilkades

Baca juga: VIDEO Pilkades Secara Evoting di Kabupaten Batola, Jumlah Partisipan Meningkat

Baca juga: VIDEO Pilkades Secara Evoting di Kabupaten Batola, Jumlah Partisipan Meningkat

Baca juga: Video Pernah Viral Gara-gara Pernikahan Poligami, Sarbani Kini Menang Pilkades Pandak Daun Banjar

Apalagi, perubahan Perda Pilkades menyesuaikan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang calon.

Dalam aturan sebelumnya, persyaratan calon kepala desa harus warga yang bertempat tinggal di desa setempat.

Bupati Hulu Sungai Selatan, Achmad Fikry berharap, Perda ini menjadi landasan hukum serta pedoman dalam pelaksanaan nantinya.

Selain itu, menurutnya, perubahan Perda harus dilakukan untuk menyesuaikan dengan ketentuan atau peraturan yang lebih tinggi.

Dibeberkan Fikry, dalam Perda Pemilihan Kepala Desa juga mengatur mengenai adanya lembaga pemilihan kabupaten yang berupaya memonitoring dan mengevaluasi.

"Perda sudah disahkan. Kami akan segera melaksanakan sosialisasi. Apalagi tahun 2022 HSS akan melaksanakan Pilkades serentak," ujarnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Susilo Adianto membeberkan, tercatat akan ada 144 desa yang akan melaksanakan Pilkades serentak.

Dikatakannya, protokol kesehatan menjadi penekanan dalam pelaksanaannya.

Termasuk, teknis pemilihan. Apakah nanti secara manual atau e-voting. (Banjarmasinpost.co.id/Eka Pertiwi)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved