Breaking News:

Berita Kabupaten Banjar

Raperda Pengurangan Organisasi Perangkat Daerah Diajukan Pemkab Banjar ke DPRD

Wakil Bupati H Said Idrus Alhabsyi mengajukan raperda pengurangan Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemkab Banjar kepada DPRD dalam rapat paripurna.

Penulis: Mukhtar Wahid | Editor: Alpri Widianjono
MC PEMKAB BANJAR
Wakil Bupati Said Idrus Alhabsyi, menyampaikan rancangan perda terkait pengurangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rapat paripurna di DPRD Kabupaten Banjar, Kota Martapura, Kalimantan Selatan, Rabu (2/6/2021). 

Editor: Alpri Widianjono

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA - Pemerintah Kabupaten Banjar mengajukan rancangan dan kajian Perubahan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang susunan perangkat daerah.  

Rancangan Peraturan Daerah itu disampaikan Wakil Bupati Banjar H Said Idrus Alhabsyi dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banjar, Kota Martapura, Kalimantan Selatan, Rabu (2/6/2021).

Menurut Said Idrus Alhabsyi, raperda tersebut dalam rangka menindaklanjuti beberapa perubahan peraturan perundangan dan sebagai upaya untuk mewujudkan kelembagaan perangkat daerah yang efektif dan efisien.

Masih menurut Said Idrus Alhabsyi, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Banjar sebagai ujung tombak otonomi daerah keberadaannya sangatlah penting.

"Perangkat Daerah Kabupaten merupakan pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten," katanya. 

Baca juga: Pemerintah Kabupaten Banjar Akan Kurangi Jumlah Organisasi Perangkat Daerahnya

Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Banjar HM Rofiqi, didampingi Wakil Ketua II, Ahmad Rizani Ansharie, dan Wakil Ketua III, Ahmad Zaky Hafizie.

Turut hadir, Sekretaris Dewan, perwakilan forkopimda dan para Kepala SKPD di lingkungan Pemkab Banjar.

Sebelumnya, raperda ini sudah disampaikan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah pemkab untuk dibahas di tingkat Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Banjar

Sementara itu, anggota DPRD Banjar, Ahmad Syarwani, mengatakan, dewan akan membentuk panitia khusus (pansus).

"Fraksi akan mengirim utusan masing-masing dan akan menunjuk anggota duduk dalam pansus. Khusus Fraksi Nasdem, belum ada ditentukan," kata lelaki yang menjabat selaku Ketua Komisi IV DPRD Banjar ini.

Baca juga: Banjir Rob di Aluhaluh, Begini Tanggapan Pejabat Pemerintah Kabupaten Banjar

Baca juga: Cegah Kecelakaan Air di Waduk Riam Kanan, Dishub Banjar Imbau Pemilik Kapal Wajib Sediakan Pelampung

Poin to Poin Rancangan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Baru:

- Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) gabung ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
- Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) digabung dengan Dinas Perikanan (Diskan)
- Dinas Pertanahan menyatu ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)
- Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) digabungkan ke Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan
- Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) dipadukan dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag)
- Dinas Pemuda dan Olahraga dikembalikan ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menjadi Disbudparpora
- Dinas Sosial merger dengan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- UPT Damkar menjadi Dinas Damkar dan Keselamatan

(Banjarmasinpost.co.id/Mukhtar Wahid)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved