Breaking News:

Tajuk

Pejabat Masuk Sekolah

Dinas Pendidikan Banjarmasin sudah mengeluarkan kebijakan, yaitu tatap muka kelas IV dan V SD. Pastikan pengawasan dan evaluasinya.

Editor: Eka Dinayanti

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pembelajaran tatap muka sudah dimulai. Bila awalnya sukses, maka tidak ada alasan untuk hancur di tengah jalan atas semua rencana dan program yang telah disusun. Ingat, nyawa anak-anak.

Dinas Pendidikan Banjarmasin sudah mengeluarkan kebijakan, yaitu tatap muka kelas IV dan V SD. Pastikan pengawasan dan evaluasinya. Lengah di antara keduanya, celaka untuk semua. Harapannya adalah berjalan lancar, sehingga tahapan berikutnya bisa dilaksanakan dengan baik.

Daerah lain bagaimana? Sepertinya juga sudah siap menerapkan pembelajaran tatap muka. Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tapin hingga Kabupaten Tabalong. Ok, semua sudah siap menyambut tahun ajaran baru, tingkat SD sampai tingkat SMA. Untuk PAUD dan TK, mungkin setelah evaluasi yang SD sampai SMA dan memastikan tidak muncul klaster.

Sampai titik ini, sekolah di perkotaan sudah buka. Kebiasaan juga, bila ada pihak yang mengutip uang dari orangtua anak-anak itu dengan alasan untuk mendukung pembelajaran, perlu dicegah. Ingat, baru saja sekolah dimulai. Seperti yang baru-baru saja diresahkan masyarakat soal harus beli buku pendamping, LKS dan lainnya. Hentikan berhitung keuntungan. Sekali lagi, pengawasan dan evaluasi harus berjalan dengan ketat.

Lalu, kalau semua sudah siap, maka sekolah yang di pelosok juga jangan sampai lepas dari pengawasan. Mereka yang ada di balik gunung, seberang sungai, menyeberangi laut. Ini bukan hanya tugas Disdik, tapi semua. Semua. Kepala daerahnya, semua para pejabat sampai Lurah dan Kepala Desa, sampai anggota DPRD juga. Kepala daerah dan anggota dewannya monitor tiap hari untuk mengetahui kendala pelaksanaan tatap muka. Kenapa? Taruhannya nyawa anak-anak. Tak ada satupun yang ingin muncul bencana lagi. Salah, kalau para pejabat di luar Disdik hanya mengatakan bukan tugas dan kewenangannya.

Jangan lupakan juga, terutama yang di pelosok, sarana dan prasarana yang mendukung anak-anak kita ke “medan perang”, yaitu sekolah. Mulai jalan, jembatan dan lainnya, sampai buku. Sudah siapkah? Kalau ada yang rusak, dikarenakan setahun lebih tak digunakan, ya segera perbaikilah, segera gantilah.

Bila anak sudah mulai masuk sekolah, giliran para pejabatnya yang masuk sekolah. Lihat, periksa, awasi, tegur pejabat yang lengah yang tidak melindungi anak-anak kita. Jangan karena ada utang budi karena dapat cipratan uang proyek, lalu sungkan memarahi pejabat yang bertanggungjawab. Kalau ada sarana atau prasarana yang perlu segera diganti, segera saja lakukan. Tidak usah meributkan administrasi yang memang ribet. Apa sih susahnya, semisal ganti satu atau dua meja kursi yang rusak dengan yang baru? Tanpa perlu menunggu APBD Perubahan.

Jadi, khusus kepada kepala daerah dan juga anggota dewan yang terhormat, kunjungi anak-anak Anda, terutama yang di pelosok. Jangan cuma ke sekolahan yang selemparan batu dari kantor, karena yang demikian ini contoh kebiasaan buruk. Segeralah berangkat ke pedalaman, ke yang terjauh. Menginap, apa susahnya. Semoga, kepala daerah, anggota dewan benar-benar amanah. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved