Breaking News:

Opini Publik

Refleksi Hari Lingkungan Hidup Sedunia Pentingnya Pengawasan Izin Lingkungan Hidup

fungsi pemerintah daerah dalam kelestarian lingkungan, disamping menghimbau kesadaran masyarakat, juga mengurusi dan menerbitkan AMDAL

Editor: Eka Dinayanti
istimewa
Benny Sanjaya 

Oleh: Benny Sanjaya SH, MH, Kepala Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan Ombudsman RI Prov Kalsel

BANJARMASINPOST.CO.ID - Menjaga kelangsungan lingkungan hidup. Kerjasama internasional tidak hanya cukup melingkupi pembangunan bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Namun termasuk kelangsungan lingkungan hidup. Pada tanggal itulah PBB menetapkannya sebagai hari lingkungan hidup sedunia.

Dalam memperingatinya, beragam aksi nasional dilaksanakan. Wujud aksi teartrikal dari para aktivis lingkungan hidup, pembagian bibit pohon oleh Mahasiswa Pecinta Alam, tujuannya untuk memupuk kesadaran kembali, akan pentingnya melestarikan lingkungan kepada publik.

Bila boleh mengacungi jempol, penulis masih ingat, Kota Balikpapan sejak 2014 sudah mewajibkan, setiap pasangan yang akan menikah, wajib menyediakan bibit pohon yang kemudian akan ditanam, dirawat hingga besar. Meski ada yang memandang hanya sekadar tanda mata pernikahan, sebenarnya pemerintah berupaya menggerakan kesadaran, akan kelestarian lingkungan yang mesti melibatkan masyarakat.

Kelestarian lingkungan, mesti menjadi salah satu tujuan dari fungsi pemerintahan. Tidak hanya sekedar visi, namun nyata dan ada tindakannya. Sesempitnya pengetahuan penulis, selama ini fungsi pemerintah daerah dalam kelestarian lingkungan, disamping menghimbau kesadaran masyarakat, juga mengurusi dan menerbitkan AMDAL atau UKL-UPL, sebagai prasyarat memperoleh izin usaha, yang terkait dengan pengelolaan lingkungan. Menerbitkan IMB dengan tujuan menserasikaan keseimbangan antara lingkungan dan bangunan.

Namun, apakah dalam pengawasan izinnya sudah maksimal? Terkadang pemerintah daerah “tutup mata”. Apalagi diperparah hak masyarakat untuk turut mengawasi, dianggap “pengganggu” kelangsungan usaha. Mendagri sejak 2017 sudah mencabut penerapan izin gangguan/ Hinder Ordonnantie (HO). Akhirnya masyarakat hanya bisa gigit jari, melihat potensi dampak buruk aktifitas perusahaan terhadap pencemaran lingkungan yang akan diterimanya.

Sedikitnya hal di atas, hanya masalah kelestarian lingkungan hidup diperkotaan. Belum lagi masalah kelestarian lingkungan hidup di pedalaman hutan kita, meski tidak kasat mata, namum dampak sekarang terasa. Praktik Pertambangan Tanpa Izin (PETI), biasa disebut tambang ilegal, masih terjadi. Tidak ada studi kelayakan. Tidak mengantongi izin produksi baik konstruksi, menambang, mengolah, mengangkut, sampai menjualnya. Apalagi memiliki jaminan dan melaksanakan reklamasi pascatambang, sebagai tanggung jawab terhadap dampak lingkungan Hidup. Urusan perpajakan ada, tapi disetor ke kantong segelintir oknum yang memiliki kuasa, bukan ke kantong kas negara.

Bukan negara saja yang rugi, masyarakat turut merugi. Dampaknya terasa, ekosistem alam hancur bukan lagi terganggu, banjir bukan lagi terjadi musiman, Nelayan terpaksa gantung jala, sulit mencari nafkah penghidupan, karena limbah PETI terbawa sampai ke muara sungai.

Setelah diterbitkannya UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, inti dariPasal 4 ayat (2) dan (3) UU tersebut, bahwa penguasaan mineral dan batubara, meliputi fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan yang terpenting adalah pengawasan, diselenggarakan oleh pemerintah pusat.

Meskipun urusan PETI adalah tindak pidana, yang mutlak ranah yang diampu oleh kepolisian. Namun penulis khawatir, dengan ditariknya penguasaan yang sebelumnya menjadikewenangan pemerintah darah menjadi kewenangan pemerintah pusat, maka pengelolaan dan pengawasan pertambangan berizin akan terabaikan di daerah. Apakah ada yang menjamin, sekalipun usaha pertambangan telah mengantongi izin, aktivitasnya “pasti” tidak akan berdampak negatif bagi lingkungan? Bila memang penguasaan terhadap urusan pengawasan diselenggarakan oleh pemerintah pusat, boleh jadi sekali lagi pemerintah daerah bisa “tutup mata”, gajah tambah tidak terlihat di pelupuk mata.

Mestinya, menurut penulis pemerintah daerah mesti tetap dilibatkan dalam fungsi pengawasan minerba, tujuannya lebih kepada penguatan fungsi pengawasan terhadap kelangsungan lingkungan hidup kedaerahan. Jangan sampai menjaga fungsi lingkungan gencar dilakukan diperkotaan (hilir), kecolongan karena di hulu, kerusakan lingkungan terjadi besar-besaran karena aktifitas PETI, maupun perusahaan pemegang izin yang melaksanakan aktivitas tidak sesuai dengan tata kelola lingkungan yang baik.

Akhirnya, selain membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup, tidak kalah penting terkait evaluasi terhadap fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh pemerintah, untuk mengawasi izin-izin yang berkenaan dengan lingkungan yang telah diterbitkan.

Izin-izin yang diterbitkan tidak hanya bertujuan untuk legalitas pelaku usaha untuk melaksanakan serangkaian kegiatan usaha, tidak hanya sebagai sarana pemerintah daerah dalam memungut pendapatan asli daerah (PAD), melalui produk perizinan. Namun turut menjadi rambu-rambu bagi pelaku usaha untuk mematuhi kegiatan sesuai dengan tata kelola lingkungan hidup, yang akan berkonsekuensi penertiban apabila dilanggar bagi pelaku usaha di sektor apapun, yang dalam aktivitasnya memanfaatkan pengelolaan lingkungan hidup.(*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved