Breaking News:

Berita Kapuas

Seleksi CPNS Kalteng, Pemkab Kapuas Gelar Pemetaan Kebutuhan

Bagian Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Kapuas telah mengadakan rapat untuk membahas Pemetaan Kebutuhan ASN Berdasarkan Analisis Beban

Penulis: Fadly Setia Rahman
Editor: Edi Nugroho
Setda Kapuas
Saat rapat pemetaan kebutuhan ASN berdasarkan Analisis Beban Kerja pada UPT Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas 

Editor: Edi Nugroho

BANJARMASINPOST.CO.ID, KUALAKAPUAS - Seleksi CPNS Kalteng, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Kapuas telah mengadakan rapat untuk membahas Pemetaan Kebutuhan ASN Berdasarkan Analisis Beban Kerja pada UPT Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat.

Ini menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020.

Yakni tentang pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada UPT Dinas Kesehatan di lingkungan Pemerintah Daerah.

Rapat diikuti oleh UPT Puskesmas se-Kabupaten Kapuas yang berjumlah 28 UPT.

Baca juga: JADWAL Seleksi CPNS 2021 Akan Diumumkan BKN, Klik sscasn.bkn.go.id untuk Pendaftaran CASN 2021

Baca juga: Tak Jadi Dibuka Hari Ini, Panitia Seleksi CPNS 2021 Masih Lakukan Persiapan Teknis

Baca juga: Bocoran Formasi CPNS dan PPPK Beredar, Sarjana Ekonomi Ini Lirik Seleksi CPNS 2021 di HSS

Lalu, dari Puskesmas ada 26 UPT dan di tambah UPT Laboratorium Kesehatan Daerah, UPT Gudang Farmasi Kabupaten Kapuas.

Pada saat itu juga dilakukan sinkronisasi data kepegawaian Dinas Kesehatan Kapuas, guna mewujudkan satu data dengan menggunakan link. Sehingga terjadi kesamaan data, di UPT Puskesmas, BKPSDM dan dari instansi.

"Ya, telah kami laksanakan rapat untuk membahas Pemetaan Kebutuhan ASN Berdasarkan Analisis Beban Kerja pada UPT Dinas Kesehatan," kata Kepala Bagian Organisasi Setda Kapuas, Hery Setiawan, Sabtu (5/6/2021).

Ia juga mengatakan untuk teknisnya juga sudah diberikan referensi dari ketetapan Menpan. "Nanti bisa diramu dan disesuaikan melalui bidang teknisnya masing-masing," ujarnya.

Dimana sebelumnya disampaikan juga bahwa untuk kompetensi teknis maksimalnya 6 kompetensi dan pihaknya pun juga sudah berkoordinasi dengan pihak Kemenpan.

"Mereka menyampaikan untuk kompetensi teknis itu minimal 3 dan maksimal 6. Kenapa seperti itu, karena apabila lebih nanti akan berpengaruh pada kegiatan open bidding dan juga untuk uji kompetensinya," jelasnya.(Banjarmasinpost.co.id/Fadly SR)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved