Breaking News:

PSU Pilgub Kalsel 2020

Hasil PSU Pilgub Kalsel Sementara Denny Indrayana Tertinggal, Ini Alasan Paslon 02 Gugat ke MK

Hasil PSU Pilgub Kalsel 2020 belum ditetapkan KPU Kalsel. Namun, Denny Indrayana-Difriadi memastikan melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi RI

Penulis: Milna Sari | Editor: Hari Widodo
banjarmasinpost.co.id/milna sari
Paslon Pilgub Kalsel 2020, Denny Indrayana-Difriadi menyampaikan rencana Gugatan ke MK terkait hasil PSU Pilgub Kalsel 2020, Kamis (10/6/2021). 

 BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Meski hasil PSU Pilgub Kalsel 2020 secara resmi belum ditetapkan oleh KPU Kalsel, Namun Paslon Nomor Urut 02 Denny Indrayana-Difriadi (H2D) memastikan kembali malayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) RI.

Gugatan terhadap hasil Pilgub Kalsel 2020 yang sementara masih mengunggulkan Paslon Nomor Urut 01, dipicu oleh dugaan kecurangan yang terjadi saat pelaksanaan PSU Pilgub Kalsel 2020.

"Berdasar laporan dari relawan kami di lapangan, kecurangan yang terjadi di PSU ini sangat luar biasa. Ini alasan kami akan kembali menggugat ke MK," ujar Kuasa Hukum H2D, Raziv Barokah, Kamis (10/6/2021).

Raziv bilang dugaannya mulai dari bagi-bagi uang yang cenderung dibiarkan, mobilisasi massa, intimidasi preman di TPS.

Baca juga: PSU Pilgub Kalsel 2020, Rapat Pleno Rekapitulasi Suara di Binuang Akan Dilaksanakan Besok

Baca juga: PSU Pilgub Kalsel 2020 , Besok Rekapitulasi Surat Suara di Kecamatan Banjarmasin Selatan

Baca juga: PSU Pilgub Kalsel 2020, Bawaslu Sempat Menerima Laporan Dugaan Praktik Money Politic

"Basis massa kami tidak mendapat undangan dan tidak diizinkan memilih. Ada juga NIK yang ditulis di undangan berbeda dengan yang di KTP, lalu di TPS ditolak untuk memilih. Dan banyak laporan lain yang kami terima perihal abnormalitas dalam penyelenggaraan PSU ini," tegasnya.

Raziv bilang sederet temuan tersebut baru 30 persen alasan untuk menggugat ke MK.

Terkait rencana waktu gugatan ke MK itu dilakukan Raziv tak menjawab.

"Masih sangat banyak modus dugaan kecurangan yang kami temui di lapangan," tambahnya.

Sebelumnya Denny Indrayana juga mempertanyakan layanan pembuatan KTP elektronik yang menurutnya bisa saja memasukkan warga di luar wilayah PSU ke dalam wilayah PSU.

Ia juga menyebut jika banyak pendukungnya yang tak bisa memilih.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved