Breaking News:

Kriminalitas Tapin

Terdakwa Kasus Korupsi Pembangunan Tebing Siring di Tapin Kembalikan Kerugian Negara, ini Jumlahnya

Meski mengembalikan uang korupsi yang menyebabkan kerugian negara, dua terdakwa kasus korupsi di Tapin tak bisa lepas dari jeratan hukum

banjarmasinpost.co.id/stan
Konfrensi Pers Pengembalian Kerugian Negara Dipimpin Kepala Kejaksaan negeri Tapin 

Editor: Eka Dinayanti

BANJARMASINPOST.CO.ID, RANTAU - Satu kontraktor dan satu ASN di Dinas PUPR Kabupaten Tapin resmi ditetapkan sebagai terdakwa dalam kasus korupsi pembangunan tebing siring Atalaut di Kecamatan Bungur.

"Persidangan sudah memasuki tahap pemeriksaan terdakwa. Adapun kerugian negara yang dikembalikan kedua terdakwa ke negara senilai 522.749.800," ungkap Kepala Kejaksaan Negeri Tapin, Zaenul Abidin Nawir

Zaenul mengatakan terkait angka ini merupakan hasil audit dari BPKAD Kalsel.

Ia mengatakan pengembalian hasil korupsi oleh para terdakwa kemungkinan tuntutan yang diajukan ke majelis hakim akan dipertimbangkan Kejaksaan Negeri Tapin.

Baca juga: Desa Ayunan Papan Kabupaten Tapin Peroleh Pendapatan Rp 27 Juta dari Bumdes

Baca juga: Kepala DLH Kabupaten Tapin Ingatkan Duta Lingkungan Tentang Sungai yang Tercemar

"Kalau kemungkinan bebas Insya Allah tidak ada, karena dengan pengembalian uang ini adalah bukti bahwa terjadi tindak pidana korupsi," jelasnya.

Ia mengatakan ASN PUPR ini merupakan Pejabat Pembuat Kometmen (PPK) berinisial RJ (37) dan seorang kontraktor dari CV Firdaus berinisial FF (37).

"Proyek yang dikerjakan kontraktor itu selesai akhir 2018 dan ambruk sekitar bulan April 2019 bukan karena faktor bencana alam," jelasnya.

Baca juga: Persiapkan Belajar Tatap Muka, Disdikbud Tala Segera Rapat dengan Satgas Covid-19 Bahas Zonasi

Baca juga: BLK Kalsel Kembali Buka Pelatihan 14 Juni, Begini Cara Pendaftaran

Ia mengatakan saat ini keduanya dikenakan pasal 2 dan pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001.
Ancaman hukuman di pasal 2 paling singkat 4 Tahun dan paling lama 20 Tahun penjara, sedangkan di pasal 3 ancaman hukuman paling singkat 1 Tahun dan paling lama 20 Tahun.

"Kita harapkan dengan menyoroti kasus-kasus seperti ini pembangunan di Kabupaten Tapin dapat betul-betul dikerjakan dengan baik dan benar serta manfaatnya juga bisa dirasakan oleh masyarakat," tegasnya.

(Banjarmasinpost.co.id/Stanislaus sene)

Penulis: Stanislaus Sene
Editor: Eka Dinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved