Breaking News:

Berita Banjarmasin

VIDEO Reaksi Pedagang Beras di Banjarmasin Atas Rencana Pengenaan PPN Bahan Pokok

Pedagang sembako di Pasar Pagi Kota Banjarmasin tolak rencana PPN sembako pemerintah pusat karena bakal berimbas kepada sektor UMKM dan juga restoran.

Penulis: Muhammad Rahmadi | Editor: Alpri Widianjono

Editor: Alpri Widianjono

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Pemerintah pusat berencana mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada sejumlah bahan pokok.

Meski saat ini rencana itu belum dibahas DPR RI karena masih sebatas usulan, namun hal itu mendapat tanggapan dari masyarakat.

Terlebih, pedagang sembako seperti di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel). 

Diungkapkan Aulia Noor (29), Pedagang beras di pasar pagi banjarmasin, PPN Sembako bakal berimbas kepada sektor usaha lainnya, seperti UMKM dan juga termasuk restoran.

"Bahan pokok pasti akan naik harganya. Apalagi nanti kalau sudah diolah, pasti juga akan naik," ujarnya kepada Banjarmasinpost.co.id, Sabtu (12/6/2021).

Baca juga: Selain Sembako, Pemerintah Juga Akan Terapkan PPN ke Sekolah

Baca juga: Heboh PPN Sembako, Ini Jawaban Stafsus Menkeu Sri Mulyani : Tak Akan Membabi Buta

Untuk itu, Aulia pun berharap agar pemerintah bisa mengurungkan niat pengenaan PPN terhadap bahan pokok tersebut.

"Kalau bisa jangan sembako. Kalau ingin menambah pendapatan negara. Masih ada yang lain kalau mau dikenakan pajak," tukasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Kalsel, Birhasani, meminta warga agar tidak panik menanggapi isu tersebut.

Sebab menurutnya, kepanikan warga bisa membuat harga bahan pokok naik secara signifikan.

"Karena kepanikan akan isu ini, mungkin saja dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab, sehingga berdampak terhadap kenaikan harga bahan pokok," ujarnya.

Baca juga: VIDEO Wisata Kalsel, Naik Bebek Air Sebelum Nikmati Sajian di Cangkir Coffee Banjarmasin

Baca juga: PSU Pilgub Kalsel 2020, Hari Kedua Rekapitulasi di Banjarmasin Selatan Sempat Diwarnai Protes

Dia juga mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya belum mendapatkan instruksi dari pemerintah pusat terkait isu tersebut.

"Analisis kami, itu baru draf yang diusulkan oleh Kementerian Keuangan ke DPR RI. Belum ada pembahasannya,  apalagi keputusan," tegasnya.

(Banjarmasinpost.co.id/Muhammad Rahmadi)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved