Breaking News:

DPRD Banjarbaru

DPRD Kota Banjarbaru Sahkan Tiga Raperda Baru

DPRD Kota Banjarbaru sahkan 3 raperda menjadi raperda, yaitu retribusi pelayanan pemakaman, bantuan hukum masyarakat miskin dan kerja sama daerah.

Penulis: Khairil Rahim | Editor: Alpri Widianjono
HUMAS DPRD KOTA BANJARBARU
Ketua DPRD Kota Banjarbaru Fadliansyah SH MH, menandatangani dokumen setelah rapat paripurna pengesahan tiga raperda menjadi raperda, disaksikan pimpinan dewan, Wali Kota dan Wakl Wali Kota, Senin (14/6/2021). 

Editor: Alpri Widianjono

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarbaru , Kalimantan Selatan, merampungkan pembahasan dan baru saja sahkan 3 raperda, Senin (14/6/2021).

Pengesahan dilakukan saat rapat paripurna yang juga beragendakan pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap 3 (tiga) raperda, bertempat di Ruang Graha Paripurna Lantai 03 gedung DPRD di Kota Banjarbaru, Kalsel.

Ketua DPRD Banjarbaru Fadliansyah SH MH, mengatakan, ada tiga raperda yang disahkan, yakni terkait retribusi pelayanan pemakaman, bantuan hukum masyarakat miskin dan kerja sama daerah.

Pandangan fraksi pada rapat paripurna terkait tiga raperda di DPRD Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (14/6/2021).
Pandangan fraksi pada rapat paripurna terkait tiga raperda di DPRD Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (14/6/2021). (HUMAS DPRD KOTA BANJARBARU)

Ketua DPRD termuda ini menginginkan ada payung hukum yang jelas terkait pelayanan dan retribusi pemakaman.

Mengingat, di Kota Banjarbaru sudah banyak lahan pemakaman milik pemerintah dan bisa dimaksimalkan karena telah ada perdanya.

“Terkait perda kerja sama daerah, dapat dilakukan dengan daerah lain atau pihak ketiga, lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata politisi Gerindra Kota Banjarbaru ini.

Wali Kota HM Aditya Mufti Ariffin SH MH saat menyampaikan sambutan pada Rapat Paripurna DPRD Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (14/6/2021).
Wali Kota HM Aditya Mufti Ariffin SH MH saat menyampaikan sambutan pada Rapat Paripurna DPRD Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (14/6/2021). (HUMAS DPRD KOTA BANJARBARU)

Oleh karena itu, dalam hal setiap kerja sama daerah yang akan dilaksanakan, harus berpedoman pada prinsip efisiensi, efektivitas, sinergi yang saling menguntungkan, itikad baik, kepastian hukum serta tetap mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Perda ini merupakan turunan dari Permendagri Nomor 22 dan Nomor 25 Tahun 2020 mengenai kerja sama  daerah. Maka sayogianya, daerah mengikuti peraturan kerja sama ini,” katanya.

Sementara itu, terkait perda bantuan hukum kepada masyarakat miskin, ia mengapresiasi dengan adanya perda tersebut.

Anggota dewan pada rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (14/6/2021).
Anggota dewan pada rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (14/6/2021). (HUMAS DPRD KOTA BANJARBARU)

“Perda ini adalah bentuk pemerintahan atau negara hadir di tengah-tengah masyarakat untuk mendapatkan hak keadilan terkait masalah hukum yang telah dihadapi masyarakat kita khususnya di Kota Banjarbaru,” tegasnya.

Tak berhenti di situ, pihaknya juga akan melakukan pengawasan sejauh mana efektifnya atau pemanfaatannya. Ataupun nanti kedepannya ada hal-hal yang dirasa perlu dilakukan revisi terhadap perda tersebut. (AOL/*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved