Breaking News:

Rakat Mufakat

Bupati HSS Sampaikan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2020

Bupati HSS Drs H Achmad Fikry menyampaikan Raperda pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2020

Penulis: Eka Pertiwi | Editor: Hari Widodo
Diskominfo HSS
Paripurna penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten HSS di Ruang Rapat Paripurna Lantai II Gedung DPRD HSS, Selasa (15/6/2021) 

BANJARMASINPOST.CO.ID, KANDANGAN - Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS) Drs H Achmad Fikry, menyampaikan pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten HSS di Ruang Rapat Paripurna Lantai II Gedung DPRD HSS, Selasa (15/6/2021).

Bupati HSS, Drs H Achmad Fikry menyampaikan, kegiatan ini sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dijelaskannya, pada Pasal 194 disebutkan Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Selain itu bebernya, penyampaian pertanggungjawaban juga berdasarkan Permendagri Nomor 11 tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD bahwa Rancangan Peraturan Daerah memuat Laporan Realisasi Anggaran.

Kemudian, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas, Catatan Atas Laporan Keuangan, Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah, Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih, Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihannnya.

Selanjutnya, Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah, Daftar Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah, Daftar Rekapitulasi Aset Tetap, Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP), Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya, Daftar Dana Cadangan Daerah, Daftar Kewajiban Jangka Pendek, Daftar Kewajiban Jangka Panjang, Daftar Kegiatan yang Belum Diselesaikan dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah. 

Paripurna penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten HSS di Ruang Rapat Paripurna Lantai II Gedung DPRD HSS, Selasa (15/6/2021)
Paripurna penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten HSS di Ruang Rapat Paripurna Lantai II Gedung DPRD HSS, Selasa (15/6/2021) (Diskominfo HSS)

Ia mengatakan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang disampaikan sebagai lampiran Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 merupakan laporan keuangan audited.

Yaitu laporan keuangan yang telah disusun sesuai standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dan telah diperiksa oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, sesuai dengan prosedur dan standar pemeriksaan yang berlaku.

Dikatakannya, seperti tahun-tahun sebelumnya proses pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dilakukan BPK RI dalam dua tahap.

Tahap I disebut dengan pemeriksaan pendahuluan dilaksanakan selama 35 hari dan Tahap II atau pemeriksaan lanjutan dilaksanakan selama 30 hari. 

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved