Breaking News:

PSU Pilgub Kalsel 2020

Saksi H2D Enggan Tandatangani Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi di Tingkat Kota Banjarmasin

PSU Pilgub Kalsel 2020, Aksi tidak membubuhkan tandatangan dari saksi pasangan calon (paslon) mewarnai hasil rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitu

Penulis: Frans Rumbon | Editor: Edi Nugroho
Banjarmasinpost.co.id/Frans Rumbon
PSU Pilgub Kalsel 2020, Pembukaan kotak suara di Kecamatan Banjarmasin Selatan saat dilakukannya rapat pleno rekapitulasi suara PSU Pilgub Kalsel 2020 tingkat Kota Banjarmasin. 

Editor: Edi Nugroho

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - PSU Pilgub Kalsel 2020, Aksi tidak membubuhkan tandatangan dari saksi pasangan calon (paslon) mewarnai hasil rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilgub Kalsel 2020 di tingkat kota Banjarmasin, hari ini Rabu (16/6/2021).

Pasalnya saksi paslon nomor urut 02 yakni H Denny Indrayana-Difriadi (H2D) tidak enggan menandatangani berita acara hasil rapat pleno tingkat kota yang digelar di Hotel Aria Barito tersebut.

Saksi paslon H2D yang hadir dalam rapat pleno rekapitulasi saat itu, M Kurniawan Putra menilai rapat pleno di tingkat kota merupakan satu kesatuan dari proses tahapan sebelumnya.

Sebab, pada rapat pleno di tingkat Kecamatan Banjarmasin Selatan (13/6/2021) malam, pihak H2D juga menolak menandatangani hasil berita acara lantaran menilai adanya kejanggalan data Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Baca juga: Rekapitulasi Hasil PSU Pilgub Kalsel 2020 di Banjarmasin, BirinMu Berbalik Ungguli Denny Indrayana

Baca juga: PSU Pilgub Kalsel 2020, Pleno Rekapitulasi Suara Digelar Besok

Baca juga: VIDEO PSU Pilgub Kalsel, Laporan Rekapitulasi PPK Martapura Kabupaten Banjar Ditunda karena Ini

Baca juga: Besok Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kota Banjarmasin Pasca PSU Pilgub Kalsel 2020

“Kami menganggap model hasil yang dikeluarkan KPU Banjarmasin itu adalah hasil dari proses tahapan sebelumnya,” ujarnya.

Tak hanya itu, Kurniawan menerangkan indikasi kecurangan masih mewarnai pelaksanaan PSU Pilgub Kalsel 2020 yang dilaksanakan pada Rabu (9/6/2021) tersebut, hingga pihaknya pun juga menyatakan menolak hasil rekapitulasi tersebut.

"Berdasarkan temuan tim di lapangan, kami menemukan indikasi kecurangan sangat masif. Baik itu money politic dan ketidaknetralan pihak yang seharusnya netral. Jadi kami menolak seluruh hasil yang dihasilkan pada hari ini dengan tidak menandatanganinya," tutupnya.

Ketua KPU Kota Banjarmasin Rahmiati Wahdah membenarkan bahwa saksi dari paslon H2D tidak membubuhkan tandatangan berita acara hasil pleno saat itu.

Dan aksi tidak membubuhkan tandatangan dari paslon H2D ini menurutnya sudah berlangsung di 12 kelurahan yang ada di Kecamatan Banjarmasin Selatan atau yang menjadi wilayah pelaksanaan PSU.

Meskipun demikian Rahmiati menegaskan bahwa hal ini tidak akan berpengaruh, terlebih juga sudah diatur dalam Peraturan KPU.

"Jadi di 12 kelurahan pun tidak ada yang ditandatangani. Dan di Peraturan KPU dikatakan membubuhkan tandatangan, jadi boleh tandatangan dan boleh juga tidak. Jadi hasil rapat pleno rekapitulasinya tetap sah," pungkasnya.(Banjarmasinpost.co.id/Frans Rumbon)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved