VIDEO Penggunaan Implan 1 Batang Dilaunching Kepala BKKBN RI di Kabupaten Tala

Editor: Alpri Widianjono

BANJARMASINPOST.CO.ID, PELAIHARI - Kepala BKKBN Republik Indonesia, Dr (HC) dr Hasto Wardoyo, SpOG(K), mencanangkan penggunaan implan 1 (satu) batang, Kamis (17/6/2021).

 Loaksinya, Desa Kampung Baru, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut (Tala), Provinsi Kalimantan Selatan

Pemasangan implan 1 batang tersebut bagian dari pelayanan KB PP (Keluarga Berencana Pasca Persalinan) dalam upaya pencegahan stunting. Selain itu sekaligus dilaksanakan sosialisasi genre Tentang Kita.

Kemudian, Hasto juga melakukan peninjauan pelayanan KB MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) dan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Percontohan Tangkiwang, Desa Kampung Baru.

Kegiatan tersebut digelar di kantor Desa Kampung Baru. Kedatangan Hasto bersama rombongan didampingi Bupati Tala Drs HM Sukamta MAP disambut sangat antusias oleh warga setempat. 

Turut hadir Kepala BKKBN Perwakilan Kalsel Ir H Ramlan MA, Ketua POGI (Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia) Kalsel dr Bambang Abimanyu SpOG (K), Dandim 1009/Pelaihari Letkol Adi Yoga Susetyo, perwira utama Polres Tala mewakili kapolres, Sekretaris TP PKK Kalsel, Ketua TP PKK Tala Hj Nurul Hikmah Sukamta, Camat Pelaihari Dwi Anggraeni, Kades Kampung Baru beserta jajaran serta tamu undangan lainnya.

Di hadapan tamu undangan, Hasto mengajak semua pihak bahu-membahu mengatasi Stunting.

Apalagi, hal ini menjadi perhatian khusus Presiden Joko Widodo dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Ia mengapresiasi keseriusan Pemkab Tala di bawah kepemimpinan Bupati Tala HM Sukamta yang terus memperkuat program mengatasi Stunting. Kader PPKBD dan Sub PPKBD di Tala pun cukup banyak dan aktif.

Selanjutnya, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo megajak kawula muda di Kabupaten Tala untuk merencanakan masa depan sejak dini.

Diawali melalui komitmen tidak melakukan hubungan seks di luar nikah dan membangun rumah tangga yang terencana.

"Ketika seorang perempuan telat sebulan, organ tubuh janin sudah lengkap. Saat itulah rentannya perkembangan janin. Jadi, kalau mau memiliki anak sehat dan tidak stunting, maka kehamilan harus direncanakan sehingga asupan bergizi dapat diberikan secara berkelanjutan," sebut Hasto.

Stunting menjadi isu nasional dan fokus diatasi secara masih karena berdampak langsung terhasap kemajuan bangsa.

Pasalnya, anak Stunting umumnya memiliki nilai kecerdasan di bawah anak-anak yang tumbuh normal.  "Daya dong (daya paham)nya agak rendah," tandasnya.

Sebelum meninggalkan Kampung Baru, Hasto bersama Bupati Tala dan rombongan lebih dulu melihat dari dekat pemasangan implan 1 batang bertempat di bus pelayanan keliling.

Ada dua unit bus yang di-standby-kan di lokasi sehingga pelayanan pemasangan implan 1 batang terlaksana cepat. Pemasangan implan dilakukan oleh POGI Kalsel.

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, Presiden telah menetapkan visi, misi dan program yang tertuang dalam RPJMN 2020–2024.

Visi Presiden, yaitu terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong dengan salah satu misinya adalah meningkatkan kualitas manusia Indonesia. 

BKKBN melalui Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana), berkontribusi langsung terhadap upaya pencapaian visi dan misi presiden tersebut. 

Sebagai upaya mewujudkan visi dan misi Presiden, BKKBN telah menetapkan visi yaitu mewujudkan keluarga berkualitas dan pertumbuhan penduduk yang seimbang guna mendukung tercapainya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong.

Misi yang diemban yakni mengendalikan pertumbuhan penduduk dalam rangka menjaga kualitas dan struktur penduduk seimbang,  menyelenggarakan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi secara komprehensif, menyelenggarakan pembangunan keluarga yang holistik integratif sesuai siklus hidup.

Lalu, membangun kemitraan, jejaring kerja, peran serta masyarakat dan kerjasama global.

Memperkuat inovasi, teknologi, informasi dan komunikasi. Membangun kelembagaan, meningkatkan kapasitas. Mennyejahteraan SDM aparatur.

Tahun 2020 lalu dan saat ini adalah tahun yang penuh dengan tantangan. Penyebaran virus covid-19 telah merenggut banyak korban jiwa dan melemahkan perekonomian suatu negara. 

Pada kondisi seperti ini, pencapaian program Bangga Kencana tahun 2020 juga terimbas, belum sepenuhnya target yang telah ditetapkan dapat dicapai. 

Capaian indikator program Bangga Kencana pada tahun 2020, yaitu angka Kelahiran Total (total fertility rate/TFR) 15-49 tahun baru mencapai 2,45 per-WUS dan belum mencapai target yang diharapkan 2,26. 

Capaian TFR Provinsi Kalimantan Selatan berada diangka 2,5 per WUS; Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence rate/mCPR) hanya mencapai 57,9 persen dari target sebesar 61,7 persen.

Sedangkan capaian untuk Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu sebesar 80,26 persen. Angka ini lebih tinggi dari capaian Nasional.

Persentase keperluan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) hanya mencapai 13,4 persen dari target sebesar 8,6 persen. Sedangkan untuk Provinsi Kalimantan Selatan juga masih tinggi, yaitu 10,71 persen.

Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) masih tinggi, yaitu 31,9 per 1000 WUS 15 -19 tahun dari target yang diharapkan adalah 25.

Sedangkan untuk Provinsi Kalimantan Selatan, ASFR 15-19 tahun masih tinggi, yaitu 30,7 per 1000 WUS 15 -19 tahun.

Namun demikian, Indikator Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) telah berhasil mencapai nilai 53,94 (dari skala 0-100) dan telah melebihi target yang ditetapkan untuk tahun 2020, yaitu sebesar 53,57. Capaian iBangga untuk Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu 54,95.

Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 yaitu 20,7 dimana lebih rendah dari target 21,9. Sedangkan capaian MUKP provinsi Kalimantan Selatan yaitu 19,6

Disadari, masih banyak yang harus segera dibenahi dan perlu upaya yang lebih keras lagi untuk mencapai sasaran strategis sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020–2024.

Karenanya, BKKBN terus berupaya melakukan akselerasi, inovasi program dan kolaborasi yang mengadopsi pendekatan penta helix dengan melibatkan unsur pemerintah, masyarakat, akademisi, pengusaha dan media.

Telah diputuskan dalam rapat kabinet terbatas (25 Januari 2021), BKKBN akan menjadi ketua pelaksana dalam penanganan penurunan Stunting untuk mencapai target tahun 2024, yaitu 14 persen. 

Prevalensi Stunting di Indonesia masih berada pada angka 27,67 persen (SSGBI 2019) dan untuk prevalensi stunting di Provinsi Kalimantan Selatan yaitu 31,75 persen.

Wilayah tertinggi berturut–turut, yaitu di Kabupaten Balangan 52,10 persen, Kabupaten Tabalong 44,51 persen, dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan 42.06 persen. 

Penurunan prevalensi Stunting dari 27,67 persen menjadi 14 persen dalam waktu tiga tahun bukan angka yang mudah untuk dicapai.

Tapi, bila dilapangan dikelola dengan manajemen yang baik, bekerja sama dan kolaborasi maka diharapkan target dapat dicapai.

Pengelolaan penurunan stunting harus mendapatkan perhatian yang serius dari semua pihak dan dukungan dari Kementerian/Lembaga terkait serta dukungan penuh dari pemerintah daerah.

BKKBN juga telah merancang 10 pokok perubahan untuk memastikan percepatan penurunan stunting dapat berjalan cepat, tepat, dan efektif efisien.

Implementasinya melalui pendataan Keluarga Resiko Tinggi (Risti) Stunting (melalui PK dan Update melalui SIGA), pendampingan seluruh Keluarga Risti Stunting (oleh PKB/PLKB, PPKBD/Sub.PPKBD/Kader).

Lalu, penapisan keluarga terhadap penggunaan dan kepemilikan sarana jamban dan air bersih, penapisan keluarga terhadap penggunaan dan kepemilikan saranan rumah sehat.

Pendampingan dan penapisan keluarga terhadap ketersediaan pangan, pola makan dan asupan gizi, pendampingan dan penapisan kesehatan reproduksi semua remaja tiga bulan pranikah.

Penapisan dan pendampingan semua PUS/Keluarga dengan ibu hamil Pendampingan dan penapisan Keluarga dengan PUS Pascapersalinan untuk pemberian ASI eksklusif dan pelayanan KB Pascapersalinan.

Penapisan dan pendampingan keluarga dengan 1.000 HPK (pemantauan tumbuh kembang anak dan penggunaan kontrasepsi). 

Sedangkan komponen pendukung meliputi audit kejadian stunting kecamatan, serta pembangunan sistem/IT/IOT/Aplikasi baru pendukung kegiatan percepatan penurunan stunting.

Dalam upaya mencapai sasaran strategis program Bangga Kencana, salah satu arah kebijakan BKKBN, yaitu meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi yang komprehensif berbasis kewilayahan dan fokus pada segmentasi sasaran. 

Dalam peningkatan akses penyelenggaraan keluarga berencana dan juga dalam upaya mendukung percepatan penurunan stunting melalui KB Pascapersalinan, BKKBN telah membuat inovasi melalui penguatan rantai pasok alat dan obat kontrasepsi (alokon) pada aspek seleksi produk dengan penyediaan jenis alokon yang lebih bervariasi sesuai dengan dengan keperluan masyarakat.

Selama ini, BKKBN menyedia lima jenis alokon yaitu IUD copper T, Impan KB II Batang (75 mg levonorgestrel), suntikan KB 3 bulanan (DMPA) 3 cc, Pil KB kombinasi dan kondom. 

Namun mulai 2020, BKKBN juga menyediakan pilihan jenis kontrasepsi lain, yaitu IUD dengan long inserter untuk KB pascapersalinan, implan KB I batang (68 mg etonogestrel), suntikan KB progestin 3 bulanan 1 cc. Suntikan KB kombinasi 3 bulanan 1 cc, dan Pil Progestin only (POP) untuk ibu menyusui.

Salah satu alasan BKKBN menyediakan implan 1 batang adalah karena memiliki masa efektifitas yang sama dengan implan II batang.

Lebih praktis dalam pemasangannya karena hanya memasukkan satu batang dan telah direkomendasikan oleh organisasi profesi. 

Semua jenis alokon tersebut disediakan oleh BKKBN sebagai upaya untuk memenuhi keperlua pasangan usia subur (PUS) dalam memenuhi tujuan reproduksinya, dan alokon tersebut diberikan secara gratis. 

Fasilitas Kesehatan (Faskes), jaringan serta jejaringnya dapat memperoleh alokon yang disediakan BKKBN sepanjang sudah teregistrasi di OPD KB kabupaten/kota setempat.

Dan alokon akan diditribusikan ke faskes oleh OPD KB kabupaten/kota secara rutin sesuai  ketersediaan alokon yang ada di gudang alokon kabupaten/kota. 

Tidak kalah penting adalah faskes, jaringan dan jejaring yang sudah teregistrasi harus mencatat dan melaporkan hasil pelayanan dan ketersediaan alokon secara rutin sesuai mekasnisme yang ditetapkan.

Pasalnya, hasil pencatatan dan pelaporan yang dilakukan akan menjadi bahan masukan dalam perencanaan kebutuhan alokon ditahun selanjutnya.

Guna mendukung program Bangga Kencana, pemerintah telah menyediakan anggaran melalui Dana Alokasi Khusus Sub Bidang KB baik fisik, maupun DAK non fisik (BOKB). 

Salah satu menu dalam BOKB diantaranya adalah dukungan operasional pelayanan KB  yang terdiri dari pendistribusian alokon dari gudang OPD KB Kabupaten/Kota  ke seluruh Faskes yang teregistrasi.

Lalu, pembiayaan untuk visitasi faskes yang memberikan pelayanan KB untuk pemutakhiran dan registrasi ulang. Pembinaan  jaringan dan jejaring faskes, penggerakan pelayanan KB MKJP termasuk implan. 

Selain itu juga terdapat menu untuk dukungan operasional stunting selain masih terdapat berbagai dukungan operasional lainnya untuk  program Bangga Bencana.

Hal ini menjadi kekuatan bagi pelaksanaan program Bangga Kencana di tingkat lini lapangan. 

Karena itu, Hasto juga mengingatkan OPD KB kabupaten/kota segera mengoptimalkan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Sub Bidang KBKR baik fisik, maupun DAK non fisik (BOKB). 

Ia berharap, perwakilan BKKBN provinsi  segera dapat mengoordinasikan implementasinya dengan OPD KB kabupaten/kota mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pelaporan dan evaluasi. 

Peran aktif Perwakilan BKKBN Provinsi--dengan cara-cara New Normal--harus ditingkatkan agar alokasi anggaran DAK Sub Bidang KB dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk pengelolaan Program Bangga Kencana di lini lapangan.

Jadi, sasaran strategis yang telah ditetapkan dan juga upaya penurunan stunting dapat dicapai. 

Hasto mengucapkan terima kasih sebesar besarnya kepada Pemkab Kabupaten Tanah Laut beserta jajaran dan mitra kerja atas dukungan pelaksanaan kegiatan launching alat kontrasepsi implan satu batang yang dilaksanakan di Desa Kampung Baru. 

Ia mengharapkan adanya alat kontrasepsi implant satu batang akan meningkatkan kesertaan ber-KB agar masyarakat dapat menjaga jarak angka kelahiran sehingga terciptanya keluarga yang berkualitas.

Dengan adanya keluarga berkualitas maka dapat menurunkan angka stunting di Provinsi Kalimantan Selatan khususnya kabupaten Tanah laut.

"Dengan demikan, anak yang lahir dapat menjadi anak yang berkualitas dan terciptanya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas," pungkasnya.

(Banjarmasinpost.co.id/Roy)