Breaking News:

Opini Publik

Kepala Desa dan Transparansi Dana Desa

Munculnya penyakit korupsi pada pemerintahan desa mulai ada semenjak dana desa yang bernilai miliaran itu mulai dikucurkan pada tingkat kepala desa

Editor: Eka Dinayanti

Oleh: Syahrul Kirom M Phil, Dosen IAIN Syekh Nurjati Cirebon

BANJARMASINPOST.CO.ID - DANA desa sangat empuk sekali. Dana desa sangat rawan sekali disalah gunakan oleh kepala desa. Munculnya penyakit korupsi pada pemerintahan desa mulai ada semenjak dana desa yang bernilai miliaran itu mulai dikucurkan pada tingkat kepala desa. Hal itu dilakukan sebagai adanya kebijakan atas desentralisasi anggaran hingga ke tingkat pedesaaan sebagai cara yang harus ditempuh oleh pemerintah pusat dalam upaya pemerataan dan pembangunan desa. Akan tetapi, yang harus kita kritisi dengan adanya desentralisasi kekuasaan justru menambah kerawanan terjadi praktik korupsi pada kepala desa.

Korupsi itu menyangkut praktik penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power), baik itu kekuasaan kecil seperti kepala desa, yang kadang menyalahgunakan wewenang yang dilakukan kepala desa maupun untuk kepentingan diri sendiri, kelompok sehingga merugikan kepentingan masyarakat kecil yang seharusnya dapat merasakan dari adanya anggaran dana desa. Karena itu, untuk menghindari praktik korupsi perlu adanya pengawasan dan pengontrolan yang ketat atas penggunaan anggaran dana desa di seluruh desa pada seluruh Provinsi di Indonesia.

Hingga akhir 2019 lalu sudah 900 kepala desa bermasalah dengan hukum karena masalah dana desa. Sebagian diantaranya terpaksa menghadapi jeruji besi akibat penyalahgunaan dana desa. Jumlah ini disinyalir bakal terus meningkat mengingat sulitnya mengawasi 74 ribu lebih desa di seluruh Indonesia. Di lain sisi, masih banyak perangkat desa yang tidak memahami sistem pelaporan dana desa sesuai dengan aturan.

Dari jumlah itu diduga penyalahgunaan dana desa akibat korupsi adalah yang paling banyak terjadi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menengarai, modus korupsi dana desa sebenarnya memiliki pola yang sama seperti pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai alias fiktif, mark up anggaran, tidak melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa dan penyelewengan dana desa untuk kepentingan pribadi adalah beberapa pola yang banyak dilakukan. Lemahnya pengawasan adalah salahsatu penyebab suburnya korupsi dana desa.

Michael Johnston dalam karyannya “Syndrome of Corruption : Wealth, Power and Democrazy” (2005), mengatakan, korupsi biasanya banyak dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan. Sehingga kepala desa mempunyai peluang besar untuk tindak pidana mengkorupsi uang rakyat. Karena itu, hal inilah yang kemudian KPK harus bertindak tegas terhadap setiap kasus yang melibatkan dan pejabat publik yakni kepala desa yang sudah semestinya harus diawasi oleh KPK.

Presiden Jokowi menyinggung soal dana desa. Bahkan Jokowi menyebut ada ratusan kepala desa di Indonesia yang ditangkap polisi karena perkara tersebut. Ada lebih 900 kepala desa yang ditangkap gara-gara dana desa tapi itu dari 7.400 kepala desa. Dana desa memang sangat rawan terjadi korupsi.

Karena itu, melihat tingginya kasus korupsi yang terjadi dengan adanya Anggaran Dana Desa (ADD), maka ada beberapa faktor yang harus dilakukan pemerintah pusat dalam hal ini adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawai anggaran dana desa pada seluruh desa pada tingkat Provinsi di Indonesia.

Pertama, KPK juga harus melakukan kontrol terhadap sistem pemerintah desa, kabupaten yang berada di seluruh desa-desa yang ada pada Provinsi di Indonesia dalam mengawasi penggunaan anggaran dana desa yang sangat rawan sekali disalahgunakan oleh oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab.

Kedua, anggaran dana desa yang bernilai sangat besar juga harus diaudit oleh KPK atas penggunaannya terutama pada kepala desa yang ada di seluruh Provinsi di Indonesia. Pemantauan KPK terhadap kepala daerah dan kepala desa sangat kurang sekali, Penggunaan anggaran harus tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi banyak orang lain.

Ketiga, KPK harus mulai turun ke bawah pada tingkat Kabupaten dan Desa dalam melakukan kinerjanya dalam memberantas korupsi yang sangat merugikan uang rakyat, apabila tidak dipergunakan sebagaimana mestinya. Kerawanan korupsi pasti terjadi jika KPK tidak menaruh anak buahya pada setiap kabupaten dalam memantu penggunaan anggaran dana desa, biar tidak sia sia belaka.

Praktik korupsi pada tingkat pemerintah desa yang semakin tinggi tentunya menjadi indikator paling utama yang menjadikan pilar-pilar bangsa Indonesia akan runtuh. Budaya korupsi telah merusak sistem pemerintahan desa di Indonesia. Karena itu, KPK dalam memberantas korupsi anggaran dana desa dan proses penegakan hukum diperlukan secara tegas. Dengan demikian, KPK sebagai garda terdepan pilar penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi uang negara harus mampu melakukan pengawasan agar anggaran dana desa digunakan sebagai mestinya dalam upaya pembangunan dan pemerataan desa pada seluruh sektor kehidupan rakyat kecil. Semoga. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved