Breaking News:

Berita Banjarmasin

Gelar Aksi Save KPK, Ini Delapan Tuntutan Mahasiswa Kepada DPRD Provinsi Kalsel

Sejumlah tuntutan mahasiswa dalam aksi Save KPK di DPRD Provinsi Kalsel akhirnya disetujui DPRD Kalsel

Penulis: Muhammad Rahmadi | Editor: Hari Widodo
banjarmasinpost.co.id/muhammad rahmadi
Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi BEM SeKA saat memadati Jalan Lambung Mangkurat Banjamasin, depan Kantor DPRD Provinsi Kalsel, Senin (21/6/2021) sore. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Sejumlah tuntutan mahasiswa terhadap anggota DPRD Provinsi Kalsel, akhir disetujui. Terlihat sudah ditanda tanganinya Nota Kesepahaman tuntutan.

Kertas berisi tuntutan itu di tandatangani oleh Ketua Komis I DPRD Provinsi Kalsel, Rachmah Norlias dan Ketua Koordinator Aksi BEM SeKA, Ahmad Rinaldi.

Adapun sejumlah tuntutannya, sebagai berikut menuntut Firli Bahuri agar segera memenuhi panggilan Komnas HAM atas skandal TWK dan pemberhentian 75 pegawai KPK.

Mendesak Presiden RI, Joko Widodo untuk memberhentikan pimpinan KPK yang bemasalah terkhusus Ketua KPK, Firli Bahuri.

Baca juga: Aksi Save KPK di Banjarmasin, Mahasiswa Minta DPRD Kalsel Sampaikan Tuntutan ke Presiden

Baca juga: Aksi Mahasiswa BEM SEKA Save KPK, Kapolresta Banjarmasin Sampaikan Imbauan

Mendesak Presiden RI, Joko Widodo untuk membatalkan 75 pegawai KPK yang di nonaktifkan.

Mendesak Presiden RI, Joko Widodo untuk memberhentikan ketua BKN atas keterkaitannya tentang kekeliruan yang terjadi dalam proses TWK.

Mendesak BKN untuk membuka kejelasan tentang indikator merah dan hijau, yang dikaitkan dengan pegawai KPK.

Mendesak Presiden RI, Joko Widodo untuk membentuk Tim Investigasi yang melibatkan publik secara luas, guna melakukan investigasi yang menyeluruh atas dugaan skandal pemberhentian pegawai KPK.

Mendesak Presiden RI, Joko Widodo untuk menyudahi segala bentuk tidakan yang ditujukan, sebagai bagian proses pelemahan dan pembusukan KPK. Serta mengembalikan marwah independensi KPK.

"Kami juga menuntut DPRD Kalsel memberikan tindak lanjut tuntutan berupa bukti tanda terima dan dokumentasi foto dan video di Kantor Staf Presiden dalam kurun waktu 1x24 jam," kata Rinaldi, Senin (21/6/2021).

Baca juga: Aksi Save KPK, Mahasiswa BEM SeKA Mulai Padati Lapangan Taman Kamboja Banjarmasin

Dikonfirmasi anggota DPRD Provinsi Kalsel, Firman Yusi membenarkan pihaknya sudah menandatangani Nota Kesepahaman tersebut.

"Selanjutnya akan kami tidak lanjuti, sekarang sedang kami buatkan penrnyataan sikap dari DPRD," jelasnya.

(banjarmasinpost.co.id/muhammad rahmadi)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved