Breaking News:

Rakat Mufakat

Dorong Investasi, Pemkab HSS Sosialisasikan Kebijakan Penanaman Modal

Bupati Hulu Sungai Selatan Drs H Achmad Fikry, membuka sosialisasi kebijakan penanaman modal di Aula Kecamatan Kandangan, Rabu (23/6/2021)

Penulis: Eka Pertiwi | Editor: Eka Dinayanti
banjarmasinpost.co.id/eka pertiwi
Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menyelenggarakan sosialisasi kebijakan penanaman modal di Aula Kecamatan Kandangan, Rabu (23/6/2021 

Editor: Eka Dinayanti

BANJARMASINPOST.CO.ID, KANDANGAN – Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menyelenggarakan sosialisasi kebijakan penanaman modal.

Kegiatan ini merupakan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan.

Sosialisasi dilaksanakan selama dua hari sejak Rabu (23/6/2021) hingga Kamis (24/6/2021).

Kegiatan sosialisasi dibuka secara langsung oleh Bupati Hulu Sungai Selatan Drs H Achmad Fikry, di Aula Kecamatan Kandangan, Rabu (23/6/2021).

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menyelenggarakan sosialisasi kebijakan penanaman modal di Aula Kecamatan Kandangan, Rabu (23/6/2021
Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menyelenggarakan sosialisasi kebijakan penanaman modal
di Aula Kecamatan Kandangan, Rabu (23/6/2021 (banjarmasinpost.co.id/eka pertiwi)

Sosialisasi ini digelar karena pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

Hadirnya PP tersebut, merupakan dasar kepastian hukum agar penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah dilaksanakan secara terintegrasi berbasis elektronik berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 merupakan salah satu turunan dari UU Cipta Kerja.

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menyelenggarakan sosialisasi kebijakan penanaman modal di Aula Kecamatan Kandangan, Rabu (23/6/2021
Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menyelenggarakan sosialisasi kebijakan penanaman modal
di Aula Kecamatan Kandangan, Rabu (23/6/2021 (banjarmasinpost.co.id/eka pertiwi)

Diketahui, terdapat 45 Peraturan Pemerintah dan 4 Peraturan Presiden sebagai turunan Undang-Undang Cipta Kerja.

Kepala DPMPTSP Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Ir Hj Elyani Yustika, mengatakan tujuan diselenggarakannya sosialisasi kebijakan penanaman modal.

Dijelaskannya, ini untuk memberikan informasi dan pemahaman kepada para pelaku usaha.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved