Breaking News:

Pilkada Kalsel 2020

Pilkada Kalsel 2020, Denny Indrayana Sampaikan Enam Dalil Gugatan ke Mahkamah Konstitusi

Pilkada Kalsel 2020. Calon gubernur Kalsel Denny Indrayana bawa 308 bukti dan ajukan 6 dalil ke MK terkait PSU Pilgub Kalsel di beberapa kecamatan.

Penulis: Milna Sari | Editor: Alpri Widianjono
TIM HUKUM H2D
Calon gubernur Kalimantan Selatan, Denny Indrayana, di Mahkamah Konstitusi. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Pilkada Kalsel 2020. Tim pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan nomor urut 02, H Denny Indrayana-H Difriadi, ajukan perbaikan gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Sebelumnya, mereka telah memasukkan gugatan terkait pemungutan suara ulang pemilihan gubernur dan wakil gubernur (PSU Pilgub Kalsel) ke Mahkamah Konstitusi secara daring, Senin (21/6/2021).

Tidak kurang dari 308 bukti yang disampaikan tim kuasa hukumnya, Bambang Widjojanto, Heru Midodo, Febri Diansyah, Donald Fariz, TM Luthfi Yazid, Iwan Satriawan, M Raziv Barokah.

Dari seluruh bukti, 157 di antaranya adalah rekaman video. "Sisanya adalah rekaman suara, komunikasi perencanaan dan eksekusi kecurangan, termasuk beberapa alat komunikasi yang berhasil didapatkan tim hukum dan investigasi," ujarnya melalui siaran pers, setelah memasukkan perbaikan permohonan gugatan, Rabu (23/6/2021).

Denny Indrayana mengaku sedari awal sadar bahwa kompetisi Pilgub Kalsel tidak akan pernah mudah. 

Baca juga: Pj Gubernur Kalsel Minta Bupati dan Wali Kota Batasi Perjalanan Dinas Pegawai

Baca juga: FLS2N Tingkat SMK Dimulai, MMK-SMK Kalsel Lombakan Tujuh Kesenian

Dalil gugatan ke MK, jelasnya, pertama adalah modus politik uang yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif di seluruh tujuh kecamatan tempat PSU Pilgub Kalsel dengan membagi uang dan barang, baik secara terang-bbenderang ataupun sembunyi-sembunyi.

Kedua, menyalahgunakan dan menjadikan tim sukses aparat birokrasi, termasuk pada level desa di seluruh kecamatan tempat pelaksanaan PSU.

Ada bukti dokumen yang menunjukkan pembaiatan (ikrar janji) bagi para oknum untuk menyediakan suara pasti bagi pemenangan Paslon 1, dengan imbalan uang alias jual-beli suara.

Ketiga, memenangkan kontestasi dengan melakukan intimidasi dan praktik premanisme. Termasuk dalam hal ini melakukan ancaman bahkan penjemputan paksa kepada pemilih untuk hadir dan mencoblos paslon 1 di TPS pada 9 Juni 2021.

Keempat, penegakan hukum di Bawaslu tidak berjalan, tidak independen, tidak imparsial, tidak netral dan tidak profesional.

Baca juga: Sertijab dengan Pj Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina Lepas Cincin dan Pasangkan di Jari Fydayeen

Baca juga: Tabrakan dengan Tugboat, KM Kirana IX Berhasil Merapat di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved