Breaking News:

Berita Kotabaru

Biaya Operasi Korban Pembacokan, Sekda Kotabaru Minta Warga Tak Mampu Dibantu

Kekerasan rumah tangga dilakukan oleh seorang istri yang mengalami gangguan jiwa mengakibatkan suami dan anak hingga mengalami luka serius akibat teba

Penulis: Herliansyah | Editor: Edi Nugroho
Banjarmasinpsot.co.id/Helriansyah
Marhat korban pembacokan istri saat mendapat perawatan tenaga medis 

Editor: Edi Nugroho

BANJARMASINPOST.CO.ID,KOTABARU - Kekerasan rumah tangga dilakukan oleh seorang istri yang mengalami gangguan jiwa mengakibatkan suami dan anak hingga mengalami luka serius akibat tebasan parang terjadi di jalan Lingkar Masjid, RT/RW 01, Desa Selaru, Kecamatan Pulaulaut Tengah, Kotabaru.

Korban mengalami luka berat sudah dilakukan tindakan medis berupa operasi. Seiring kejadian tersebut sempat beredar kabar di sosial media (facebook) terkait ajakan donasi yang menyebut tenaga kesehatan (nakes) puskesmas setempat.

Seruan donasi untuk membantu biaya operasi yang memerlukan Rp 20 juta karena warga menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga tidak punya KTP, KK bahkan BPJS.

Namun informasi lain berhasil dihimpun banjarmasinpost.co.id, hasil donasi sudah terkumpul Rp 4 juta. Selain Marhat dan Muhamad Salman (6) mengalami luka serius sudah dilakukan tindakan operasi.

Baca juga: Pembacokan Kalsel, Korban Warga Kotabaru Perlu Transfusi, Polisi Donorkan Dua Kantong Darah

Baca juga: Pembunuhan di Kalsel, Pelaku Pembacokan Hingga Tewas di Sompul Satui Tanahbumu Diringkus

Baca juga: Keluarga Korban Pembacokan Warga Mangunang Seberang HST, Minta  Pelaku Diproses Secara Hukum

Baca juga: Pelaku Pembacokan Warga Mangunang Kabupaten HST Pernah Dirawat di Amuntai pada 2007

Sekretaris Daerah Kotabaru H Said Akhmad diminta tanggapannya melalui pesan WhatsApp menegaskan, pemerintah melalui RSD (rumah sakit daerah) wajib membantu warga tidak mampu.

"RSUD Pangeran Jaya Sumitra," ulang Sekda melalui pesannya kepada banjarmasinpost.co.id, Minggu (27/6/2021).

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kotabaru, sekaligus mitra Dinas Kesehatan, Gewsima Mega Putra meminta lakukan dulu tindakan secepatnya untuk menyelamatkan nyawa korban.

Ditegaskan Putra, masalah administrasi dan lain-lainnya agar dikesampingkan. "Semua beban biaya itu tanggung jawab pemerintah. Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi," ucap Putra.

Menyinggung korban tidak mempunyai identitas KTP dan KK bahkan BPJS. Putra meminta pihak kecamatan proaktif melakukan pendataan warga.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved