Breaking News:

Berita HSS

Pajak Sarang Burung Walet Minim, Ini Cara Pemkab HSS Genjot PAD

Sektor pajak sarang burung walet hingga kini di HSS masih bermasalah. Dari target Rp 20 juta hanya terealisasi Rp 5 juta

Penulis: Eka Pertiwi | Editor: Hari Widodo
banjarmasinpost.co.id/fathurahman
Ilustrasi-Sarang burung walet. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, KANDANGAN - Minimnya pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak sarang burung walet juga dirasakan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS).

Misal pada 2020 lalu, pajak dari sarang burung walet ditarget Rp 20 juta. Namun, realisasinya hanya Rp 5 juta sja. 

Padahal, dari Perhitungan Badan Keuangan Daerah Kabupaten HSS, sedikitnya tercatat ada seribu rumah sarang burung walet yang berdiri di Hulu Sungai Selatan.  Sedangkan yang berizin hanya 410 saja.

Kepala Bidang Perencanaan Pendataan dan Penetapan PAD Badan Keuangan Daerah, Rahmani mengatakan persoalan pajak sarang burung walet merupakan masalah semua daerah. 

Baca juga: Tagih Pajak Walet, Pemko Palangkaraya Gandeng Jaksa Pengacara Negara

Baca juga: Bisnis Sarang Burung Walet Jadi Potensi Usaha yang Menjanjikan di Palangkaraya

Baca juga: Amankan Pistol Rakitan dari Komplotan Pencuri Sarang Walet, Polres Kotim Kalteng Selidiki Asal Senpi

Selain itu, bebernya, sarang burung walet sulit diawasi. "Kapan panen dan kapan ada sarangnya kami tidak bisa mengetahui. Semuanya, menunggu laporan dari wajib pajak," katanya. 

Itu menggenjot PAD, pihaknya kini membentuk paguyuban untuk walet ditiap kecamatan. Kegiatan sosialisasi juga dilakukan di empat kecamatan. "Hal ini dengan harapan mereka akan sadar membayar pajak. Dari 11 kecamatan di HSS, kami akan sosialisasi bertahap," katanya. (banjarmasinpost.co.id/eka pertiwi)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved