Breaking News:

Tajuk

Duduk Satu Meja

SHGB puluhan persil bangunan toko di Pasar Sudi Rapi tidak direkomendasikan diperpanjang karena Pemko Banjarmasin ingin mengelola sendiri

Editor: Eka Dinayanti

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pemko Banjarmasin berencana untuk mengelola sendiri Pasar Sudi Rapi setelah berakhirnya Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) pada 3 Juli 2021.

Sebagaimana diungkapkan Plt Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Banjarmasin, Ichrom Muftezar, SHGB puluhan persil bangunan toko di Pasar Sudi Rapi memang tidak direkomendasikan diperpanjang. Alasannya karena Pemko Banjarmasin ingin mengambil alih dan melakukan pengelolaan sendiri, dan kemudian diberlakukan sistem retribusi.

"Kita prioritaskan pedagang yang ada disana untuk tetap menempatinya, dengan surat perjanjian. Dan mereka diwajibkan membayar retribusi setiap bulan. Harapannya kita pun bisa meningkatkan PAD Kota Banjarmasin khususnya dari sektor penerimaan pasar," ujarnya.

Namun rencana tersebut langsung mendapat tanggapan dari pihak yang katanya sebagai investor Pasar Sudi Rapi pada 1999.

"Padahal di dalam perjanjian sudah jelas bahwa apabila SHGB nya berakhir, maka bisa diperpanjang lagi. Dan kami sudah berupaya mengajukkan perpanjangan, namun informasi yang kami dapat tidak diberikan rekomendasi untuk diperpanjang. Makanya ini yang kami pertanyakan, kenapa bisa tidak sesuai dengan perjanjian di awal," jelas Yenny Purawati selaku perwakilan dari pihak yang mengklaim sebagai investor di Pasar Sudi Rapi.

Inti dari permasalahan ini, jika disimpulkan, pihak investor ingin SHGB diperpanjang, tapi Pemko Banjarmasin tak mau memperpanjang dengan alasan ingin mengelola sendiri pasar tersebut.

Melihat alasan Pemko Banjarmasin tak memperpanjang SHGB karena ingin mengelola sendiri pasar tersebut agar bisa menambah PAD dari sektor penerimaan pasar adalah cukup positif. Karena memang segala potensi penghasil PAD hendaknya dimaksimalkan agar PAD yang didapat bisa bertambah demi pembangunan kota.

Namun, hal yang wajar pula bila pihak yang mengklaim sebagai investor, berharap SHGB diperpanjang dengan alasan mereka telah keluar duit banyak untuk revitalisasi pasar tersebut.

Sepertinya tak ada cara lain, untuk menyelesaikan permasalahan ini, pihak Pemko Banjarmasin dan investor harus duduk bersama. Kedua belah pihak harus melihat ke belakang, dan membuka kembali dokumen perjanjian revitalisasi pasar itu jika memang ada.

Pihak Pemko harus bisa memaparkan apa alasan dan pertimbangannya tak memperpanjang SHGB pasar tersebut tentunya dengan dasar hukum yang kuat. Pihak investor pun harus menghormati jika langkah yang diambil pihak Pemko Banjarmasin sudah sesuai dengan aturan dan tidak menabrak regulasi yang ada. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved