Breaking News:

Opini Publik

Menyoal Polemik Revisi UU ITE

UU ITE secara prinsipil dibutuhkan. Namun mendasarkan fenomena faktual di atas, maka revisi UU ITE kini menjadi kemendesakan

Editor: Eka Dinayanti

Oleh: Ribut Lupiyanto (Deputi Direktur Center for Public Capacity Acceleration (C-PubliCA)

BANJARMASINPOST.CO.ID - DUNIA sudah mulai menuju era Society 5.0. Era komunikasi dan informasi telah menciutkan dunia menjadi global village. Ukuran geografis menjadi tidak bermakna dengan kehadiran ruang media maya. Lalu lintas komunikasi menjadi tidak terbatas secara ruang dan waktu. Sejalan dengan itu, hoaks dan gosip semakin merajalela sebagai penyakit digital.

Kehadiran UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) harapannya menjadi solusi jitu. Sayang faktanya masih menjadi simalakama. Sisi keadilan dan obyektifitas dari implementasinya dirasakan banyak pihak masih jauh panggang dari api. Karenanya tidak sedikit yang menganggap justru memasung kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi UU ITE mesti dikembalikan sebagaimana harapan publik agar Indonesia dapat menuju “zero hoax”. Aspirasi untuk merevisi mesti diperhatikan dan didiskusikan agar bersuara tidak menjadi menakutkan. Namun sisi optimalisasi juga tetap diperhatikan agar bersuara tidak semaunya dengan mengabarkan informasi hoaks yang membahayakan.

Penyakit Digital
Riset platform manajemen media sosial HootSuite dan agensi marketing sosial We Are Social bertajuk "Global Digital Reports 2020" menyebutkan hampir 64 persen penduduk Indonesia sudah terkoneksi dengan jaringan internet.

Riset yang dirilis pada akhir Januari 2020 itu menyebutkan, jumlah penguna internet di Indonesia sudah mencapai 175,4 juta orang, sementara total jumlah penduduk Indonesia sekitar 272,1 juta. Dibanding tahun 2019 lalu, jumlah pengguna internet di Indonesia meningkat sekitar 17 persen atau 25 juta pengguna.
Salah satu fitur ruang digital yang banyak dimanfaatkan manusia sejagad adalah media sosial (medsos). Kekuatan medsos berpotensi menjadi kenyataan jika digarap secara serius. Kuncinya bagaimana teknologi dan globalisasi yang mengarah ke virtualisasi ini dapat kita tunggangi, bukan sebaliknya. (Dahana, 2012).

Medsos juga memiliki potensi disalahgunakan untuk hal-hal negatif. Internet seperti kertas, bisa dipergunakan untuk apapun (George, 2014). Hal ini menuntut partisipasi netizen guna mengawasi dan ikut memperbaiki kualitas komunikasi di medsos.

Dinamika medsos kadang mendapatkan hambatan pasca berlakunya UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tindak pidana pencemaran nama baik yang diatur dalam UU ITE kerap digunakan jika isi berita ataupun kritikan tersebut tidak diterima oleh salah satu pihak (Enda, 2014).

Monitoring dilakukan SAFEnet, jumlah kasus UU ITE sejak tahun 2008 hingga 2019, terdapat 285 kasus pemidanaan terhadap hak kebebasan berekspresi dengan menggunakan pasal-pasal karet di UU ITE. Mayoritas adalah Pasal 27 atau 28.

Sedangkan jumlah kasus kejahatan terkait internet yang ditangani kepolisian selama tiga tahun terakhir memang terus bertambah. Berdasarkan data Siber Polri, tercatat pada tahun 2017 ada 1.338 kasus, lalu pada tahun 2018 bertambah menjadi 2.552 kasus, dan pada bulan Oktober 2019 tercatat 3.005 kasus.

Dari jumlah tersebut, kasus yang paling banyak diselidiki Polri menyangkut penghinaan tokoh, penguasa dan badan umum. Rinciannya, pada 2017 ada 679 kasus yang diselidiki terkait penghinaan. Meningkat pada 2018 menjadi 1.177 dan pada 2019 menurun menjadi 676 kasus.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved