Opini Publik

Menyoal Polemik Revisi UU ITE

UU ITE secara prinsipil dibutuhkan. Namun mendasarkan fenomena faktual di atas, maka revisi UU ITE kini menjadi kemendesakan

Editor: Eka Dinayanti

Oleh: Ribut Lupiyanto (Deputi Direktur Center for Public Capacity Acceleration (C-PubliCA)

BANJARMASINPOST.CO.ID - DUNIA sudah mulai menuju era Society 5.0. Era komunikasi dan informasi telah menciutkan dunia menjadi global village. Ukuran geografis menjadi tidak bermakna dengan kehadiran ruang media maya. Lalu lintas komunikasi menjadi tidak terbatas secara ruang dan waktu. Sejalan dengan itu, hoaks dan gosip semakin merajalela sebagai penyakit digital.

Kehadiran UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) harapannya menjadi solusi jitu. Sayang faktanya masih menjadi simalakama. Sisi keadilan dan obyektifitas dari implementasinya dirasakan banyak pihak masih jauh panggang dari api. Karenanya tidak sedikit yang menganggap justru memasung kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi UU ITE mesti dikembalikan sebagaimana harapan publik agar Indonesia dapat menuju “zero hoax”. Aspirasi untuk merevisi mesti diperhatikan dan didiskusikan agar bersuara tidak menjadi menakutkan. Namun sisi optimalisasi juga tetap diperhatikan agar bersuara tidak semaunya dengan mengabarkan informasi hoaks yang membahayakan.

Penyakit Digital
Riset platform manajemen media sosial HootSuite dan agensi marketing sosial We Are Social bertajuk "Global Digital Reports 2020" menyebutkan hampir 64 persen penduduk Indonesia sudah terkoneksi dengan jaringan internet.

Riset yang dirilis pada akhir Januari 2020 itu menyebutkan, jumlah penguna internet di Indonesia sudah mencapai 175,4 juta orang, sementara total jumlah penduduk Indonesia sekitar 272,1 juta. Dibanding tahun 2019 lalu, jumlah pengguna internet di Indonesia meningkat sekitar 17 persen atau 25 juta pengguna.
Salah satu fitur ruang digital yang banyak dimanfaatkan manusia sejagad adalah media sosial (medsos). Kekuatan medsos berpotensi menjadi kenyataan jika digarap secara serius. Kuncinya bagaimana teknologi dan globalisasi yang mengarah ke virtualisasi ini dapat kita tunggangi, bukan sebaliknya. (Dahana, 2012).

Medsos juga memiliki potensi disalahgunakan untuk hal-hal negatif. Internet seperti kertas, bisa dipergunakan untuk apapun (George, 2014). Hal ini menuntut partisipasi netizen guna mengawasi dan ikut memperbaiki kualitas komunikasi di medsos.

Dinamika medsos kadang mendapatkan hambatan pasca berlakunya UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tindak pidana pencemaran nama baik yang diatur dalam UU ITE kerap digunakan jika isi berita ataupun kritikan tersebut tidak diterima oleh salah satu pihak (Enda, 2014).

Monitoring dilakukan SAFEnet, jumlah kasus UU ITE sejak tahun 2008 hingga 2019, terdapat 285 kasus pemidanaan terhadap hak kebebasan berekspresi dengan menggunakan pasal-pasal karet di UU ITE. Mayoritas adalah Pasal 27 atau 28.

Sedangkan jumlah kasus kejahatan terkait internet yang ditangani kepolisian selama tiga tahun terakhir memang terus bertambah. Berdasarkan data Siber Polri, tercatat pada tahun 2017 ada 1.338 kasus, lalu pada tahun 2018 bertambah menjadi 2.552 kasus, dan pada bulan Oktober 2019 tercatat 3.005 kasus.

Dari jumlah tersebut, kasus yang paling banyak diselidiki Polri menyangkut penghinaan tokoh, penguasa dan badan umum. Rinciannya, pada 2017 ada 679 kasus yang diselidiki terkait penghinaan. Meningkat pada 2018 menjadi 1.177 dan pada 2019 menurun menjadi 676 kasus.

Kondisi ini mesti tidak menyurutkan upaya mengoptimalkan medsos guna melakukan kritik sosial yang konstruktif. Sebaliknya sebaran hoaks mesti dibatasi dan diperangi bersama. Hoaks atau berita palsu paling dominan tersebar melalui media sosial.

Kementerian Kominfo (2017) menyatakan bahwa bicara hoaks itu ada dua hal. Pertama, berita bohong harus punya nilai subjek-objek yang dirugikan. Kedua, melanggar Pasal 28 ayat 2 UU ITE.

Revisi dan Literasi

Semua satu suara bahwa UU ITE secara prinsipil dibutuhkan. Namun mendasarkan fenomena faktual di atas, maka revisi UU ITE kini menjadi kemendesakan. Sebenarnya UU ITE pernah direvisi yang ditetapkan pada 27 Oktober 2016 menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Revisi yang disuarakan banyak pihak ke depan mesti berangkat dari kesamaan persepsi semua pihak. Agar tujuan lebih adil tercapai. Presiden Jokowi sendiri sudah memberikan lampu hijau terkait revisi ini. Menkumham penting segera menindaklanjutinya agar segera masuk Prolegnas di DPR.

Beberapa masukan revisi menyangkut beberapa hal atau pasal. Pertama, ada banyak ketentuan dalam UU ITE yang penafsirannya diserahkan pada aparat penegak hukum. Sedangkan banyak pertanyaan terkait independensi penegak hukum yang belum terjawab. Revisi perlu memasukkan penafsiran ahli terkait.

Kedua, perlu ditambahkan aturan mengenai anonimitas di media sosial. Selama ini banyak buzzer yang tidak bisa diproses hukum karena identitas mereka tidak jelas. Ketiga, revisi memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan penyesuaian terhadap kondisi pandemic.

Keempat, revisi diarahkan pada pengaturan pengelolaan teknologi informasi, bukan fokus pemidanaan. Aturan pidana bisa diatur di dalam KUHP, misalnya terkait penipuan, penghinaan, penghasutan, adu domba, penyebaran data yang tidak benar, dan lain-lain. Implementasi UU ITE dengan demikian lebih mudah dan tidak tumpang-tindih.

Serangan hoaks mesti disikapi dengan tanggap dan sigap, bukan malah gagap. Kesadaran sekaligus kecakapan virtual mesti ditingkatkan melalui literasi digital kepada semua warganet. Dalam dunia maya, semua warganet dapat memposting atau mewartakan setiap hal yang diinginkan. Untuk itu, pemahaman tentang netizen journalism mulai dari yang paling sederhana mesti diberikan. Warganet mesti berperan aktif dalam pengumpulan, pelaporan, analisis, dan penyebaraan berita dan informasi melalui dunia maya. (*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved