Breaking News:

Tajuk

PPKM Darurat

Kita harus waspada sekaligus bersama-sama meredam laju lonjakan Covid-19. Cara yang paling mudah bervaksin dan taat dengan protokol kesehatan

Editor: Eka Dinayanti

BANJARMASINPOST.CO.ID - COVID-19 menggila. Dalam dua minggu terakhir ini kasus positif Covid-19 di republik ini melonjak tajam. Pada tanggal 14 Juni sebanyak 8.189 kasus, 15 Juni 8.161 kasus, 16 Juni 9.944 kasus, 17 Juni 12.624 kasus, 18 Juni 12.990 kasus, 19 Juni 12.906 kasus, 20 Juni 13.737 kasus, 21 Juni 14.536 kasus, 22 Juni 13.668 kasus, 23 Juni 15.308 kasus, 24 Juni 20.574 kasus, 25 Juni 18.872 kasus, 26 Juni 21.095 kasus.

Tentu kita tidak bisa membiarkan begitu saja lonjakan kasus Covid-19 ini. Bendera merahpun harus kita kibarkan. Kita harus waspada sekaligus bersama-sama meredam laju lonjakan Covid-19. Cara yang paling mudah bervaksin dan taat dengan protokol kesehatan. Pakai masker, sering cuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, jangan keluar rumah bila tidak perlu.

Angka 21 ribuan kasus Covid-19 bukan angka main-main. Berdasarkan data worldometers https://www.worldometers.info/coronavirus/, Indonesia menempati posisi kedua dengan tambahan kasus 21.342, menyusul India yang berada di posisi puncak usai melaporkan 46.592 kasus Covid-19 baru. Di bawah Indonesia, Iran di posisi ketiga dengan jumlah kasus baru terpaut jauh di angka 9.758. Posisi keempat diisi Filipina dengan 6.096 kasus Covid-19 baru, disusul Malaysia yang melaporkan 5.586 infeksi virus corona.

Dengan fakta di atas, kita patut menyikapi dengan serius apa yang dikatakan pakar kesehatan bahwa saat ini Indonesia sudah masuk gelombang kedua dan bersiap menuju puncaknya. Para pakar kesehatan memprediksi kenaikan kasus positif Covid-19 di puncak gelombang kedua kali ini akan lebih tinggi dari yang terjadi akhir Januari lalu. Para pakar pun mendesak agar Presiden Joko Widodo memberlakukan kebijakan lockdown.

Desakan lockdown ini tidak hanya dari para pakar kesehatan, anggota DPR RI, yakni Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris juga meminta pemerintah memberlakukan kebijakan lockdown nasional, setidaknya di Pulau Jawa. Menurut Charles PPKM mikro
tidak lagi efektif untuk meredam laju penularan di hulu, sehingga angka keterisian tempat tidur (BOR) fasilitas kesehatan di hilir, seperti di 5 provinsi Pulau Jawa sudah merah (BOR > 80%).

Mudahan dalam waktu dekat ini Presiden Jokowi berani memberlakukan kebijakan lockdown. Namun kabar beredar orang nomor satu di Indonesia ini akan mengeluarkan kebijakan baru, tapi bukan me-lockdown melainkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

PPKM Darurat ini akan diberlakukan dari 2-20 Juli 2021. Dengan diberlakukan PPKM Darurat kegiatan perkantoran nantinya yang di zona merah dan oranye wajib 75 persen WFH dan 25 persen WFO sementara selain zona merah dan oranye WFH 50 persen dan WFO 50 persen.

Kegiatan belajar mengajar di zona merah dan oranye wajib daring. Sedangkan zona hijau masih menanti pengaturan Kemendikbudristek.

Restoran, warung makan sejenisnya, dibatasi hingga pukul 17.00 WIB dan masih boleh makan di tempat 25 persen kapasitas. Restoran yang melayani pesan antar saja diizinkan beroperasi 24 jam. Adapun di mal operasional hanya sampai pukul 17.00 WIB dan kapasitas 25 persen.

Ibadah juga ditiadakan di masjid, musala dan gereja serta lainnya di zona merah dan oranye. Zona hijau menanti aturan dari Kemenag. Zona merah dan oranye juga harus menutup area publik, fasum, tempat wisata.

Efektifkah PPKM Darurat ini nantinya? Jawabnya kita lihat saja dalam beberapa bulan ke depan. Mudahan-mudahan PPKM Darurat ini merupakan hasil dari pemikiran yang matang. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved