Breaking News:

Ekonomi dan Bisnis

Penumpang Wajib PCR negatif dan Menunjukkan Surat Sudah Vaksin, Maskapai Tunggu Surat Edaran

Maskapai Lion Air  pasrah jika mana aturan di SE bagi perjalanan penerbangan domestik wajib PCR negatif dan menunjukkan surat sudah vaksin.

Penulis: Nurholis Huda | Editor: Hari Widodo
LION AIR UNTUK BPOST GROUP
Ilustrasi-Penumpang di pesawat Lion Air. 

BANJARMASINBPOST, BANJARBARU - Maskapai Lion Air  pasrah jika mana aturan di Surat Edaran (SE) bagi perjalanan penerbangan domestik wajib PCR negatif dan menunjukkan surat sudah vaksin. 

"Kita belum tau bisa bisa enggaknya pakai selain PCR dan vaksin itu. Kita tinggal menunggu SE terbarunya saja," kata GM Operasional Lion Air Banjarmasin, Agung Purnama, Jumat (2/7/2021).

Humas PT Angkasa Pura, Syamsuddin Noor, Zulfian menjelaskan bagi pelaku perjalanan domestik yang menggunakan transportasi jarak jauh (pesawat, bis dan kereta api) memang harus menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama) dan PCR H-2 untuk pesawat serta Antigen (H- 1) untuk moda transportasi jarak jauh lainnya. 

"Itu Berlaku tanggal 3 sampai 20 juli. Namun kita masih menunggu petunjuk teknis lebih lanjut," sebutnya. 

Kebijakan ini pastinya akan semakin mempersulit warga. 

Baca juga: Naik Pesawat Domestik di Kalsel Wajib PCR dan Tunjukkan Surat Telah Divaksin

Baca juga: Tes RT-PCR Masuk Kalteng Dinilai Pengusaha Jasa Pengiriman di Banjarmasin Sangat Memberatkan

"Ya, tentu nya ini sangat memberatkan bagi rakyat kecil. Kalau haru melakukan PCR.  Kalau surat vaksin ini masih memungkinkan asal vaksin nya gratis," kata Ketua Asosiasi Pengusaha Travel Haji dan Umrah, Saridi Salimin. 

Menurut Saridi Salimin, tentunya hal ini akan berdampak juga pada usaha travel." Sebab ini kan mata rantai dari pada orang yang akan traveling. Jika Tujuannya untuk menekan dan memutus covid 19, mesti nya harus dibarengi dengab hadga yang terjangkau," kata dia. 

Bagaimana kebijakan di Kalsel? apakah juga akan memberlakukan PPKM Mikro semisal di Jawa dan Bali? Menurut Pj Gubernur Kalsel, Safrizal kepada awak media, menjawab tidak. 

"Kalsel tidak menerapkan PPKM Darurat," ujar Syafrizal, Jumat (2/7).

Tidak diterapkannya PPKM Darurat ini karena di Kalsel kasus Covid-19 di Kalsel masih seperti biasa, tidak ada kenaikan yang signifikan. "Malah ada penurunan," timpalnya.

Namun ditegaskan Safrizal, Kalsel hanya bakal menerapkan pembatasan dan pengendalian mobilitas.

Baca juga: Kasus Positif Covid-19 Palangkaraya Bertambah, Pelanggar Prokes Wajib Tes Antigen dan PCR

Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kalsel, M Muslim menyatakan siap terkait rencana Polri yang bakal memberlakukan pembatasan dan pengendalian mobilitas di 316 titik termasuk di Banua.

Dari 316 titik itu, 13 di antaranya bakal diberlakukan di Banua. Kini, ada 4 titik yang sudah diketahui, yakni 2 di perbatasan Provinsi Kalsel-Kaltim. (Banjarmasinpost /Nurholis Huda). 

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved