Breaking News:

Tajuk

Emas di Pekarangan Rumah

ada bagian hutan lindung yang masuk dalam konsesi untuk tambang emas, tuan rumah tidak tahu ada penambang emas beroperasi di pekarangannya ,

Editor: Eka Dinayanti

BANJARMASINPOST.CO.ID - Ketika masyarakat dihadapkan pada kemungkinan eksplorasi pertambangan di wilayah Pegunungan Meratus Kalimantan Selatan, segera muncul penolakan. Tak hanya sekali, berkali-kali. Tidak dalam waktu singkat, tapi bertahun-tahun, ganti kepala daerah, penolakan tetap menguat.

Kini, masyarakat dihadapkan lagi dengan kasus yang hampir serupa. Bukan batu bara atau perkebunan kelapa sawit, tapi tambang emas. Dan yang sekarang, malah sudah ada izinnya yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLH).

Sebabnya, ada wilayah hutan lindung yang masuk dalam lingkup penambangan emas tersebut. Kalau Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, sudah lebih dulu memberi jalan.

Konsesi untuk menambang emas tersebut seluas 1.385.10 hektare, ada bagian hutan lindung di seputaran ini yang masuk dalam konsesi untuk tambang emas. Bagaimana dengan kawasan Pegunungan Meratusnya? Harapannya sih, tidak kena.

Kalau ingat penambang emas kecil-kecil, telah berulang kali ditertibkan, baik oleh aparat keamanan maupun petugas sipil pemerintah daerah. Sebabnya, dinilai liar, dinilai merusak ekosistem dan segala lainnya.
Apalagi kalau cari emasnya di hutan lindung atau yang seperti Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Adam di wilayah Kabupaten Banjar. Seringkali pula aktivitasnya bagaikan main kucing-kucingan, mesin penyedot air atau lumpur dimatikan. Tak terdengar raungannya di tengah hutan, supaya tidak ketahuan.

Tapi kalau yang besar dan telah mengantongi izin, meski masuk hutan lindung, bagaimana sikap Pemerintah Kabupaten Kotabaru dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan? Untuk pemkab, pastikan tidak tahu-menahu. Sebabnya, perizinan itu langsung dari kementerian.

Sedangkan dampak dari penambangan, pejabat setempat hanya bisa memperkirakan kementerian pasti mempunyai cara agar aktivitas itu aman bagi lingkungan dan masyarakat. Sementara itu, kalau dari provinsi, melalui Dishut Kalsel, menegaskan tidak ada memberi rekomendasi apapun kepada kementerian.

Bisa disimpulkan, tuan rumah tidak tahu ada penambang emas beroperasi di pekarangannya. Mengingat, perizinan yang menyangkut operasional tambang, luasan lahan dan detail-detil lainnya dilakukan perusahaan kepada kementerian.

Harapan masyarakat, tidak ada dampak lingkungan. Selain itu, setidaknya secara ekonomi, berefek pada kesejahteraannya. Apakah tercapai? Ada hak dewan untuk mengawasi dan mengemban aspirasi. Janji dewan akan ke lapangan melihat lokasi penambangan. Sangat ditunggu masyarakat.

Setidaknya, bila benar mendatangi, maka dari dewan akan lebih banyak informasi yang diketahui masyarakat tentang aktivitas tambang emasnya saat ini dan yang akan datang. Mengingat, koordinasi penambang hanya dengan kementerian. Mudahan, dewan tidak lips service semata. Semoga (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved