Breaking News:

Berita Nasional

PT Pelsart Tambang Kencana Lakukan Eksplorasi Sesuai Ketentuan dan Peraturan

Sehubungan dengan pemberitaan Izin Tambang Emas PT Pelsart Tambang Kencana (“PTK/Pelsart”) di Hutan Lindung di media, perlu disampaikan sejumlah hal.

Editor: Edi Nugroho
Kompas.com
Ilustrasi penambangan emas 

Editor: Edi Nugroho

BANJARMASINPOST.CO.ID, Sehubungan dengan pemberitaan Izin Tambang Emas PT Pelsart Tambang Kencana (“PTK/Pelsart”) di Hutan Lindung di media, perlu disampaikan sejumlah hal.

Pada prinsipnya perusahaan dalam melaksanakan kegiatan usaha telah sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Budi Alfian selaku General Manager PT Pelsart.

Dalam memproses terbitnya Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 146/Menlhk/Setjen/PLA.0/4/2021 tentang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Eksplorasi Lanjutan Pada Tahap Operasi Produksi emas DMP kepada PT Pelsart Tambang Kencana seluas kurang lebih 1.385,10 hektar, PTK merujuk kepada Permen LHK No P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang telah dirubah dengan Permen LHK Nomor P.7/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2019.

Sesuai Keppres Nomor 41 Tahun 2004 tentang Perizinan atau Perjanjian di Bidang Pertambangan Yang Berada di Kawasan Hutan, dan PERPU No 1/2004, tentang Perubahan Atas Undang-undang No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan PTK termasuk dalam 13 Perusahaan yang telah diperkenankan untuk melakukan kegiatan penambangan di kawasan hutan lindung.

Baca juga: Izin Tambang Emas PT Pelsart di Hutan Lindung Terbit, Sekda Kotabaru Pertanyakan Kebijakan KLHK

Baca juga: Izin Tambang Emas Pelsart di Hutan Lindung Kotabaru, PJ Gubernur Minta 2 Kadis ke Kementerian LHK

Selain itu, sudah sesuai amanah Permen LHK Nomor P.7/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2019, dalam mengajukan permohonan PPKH Eksplorasi Lanjutan PTK sudah memperoleh Ijin Lingkungan dari Kementrian LHK, Surat Direktur Pembinan dan Pengusahaan Mineral Kementrian ESDM untuk Pengajuan IPPKH Eksplorasi Lanjutan dan Rekomendasi Dinas Penamanan Modal Pelayanan Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Kalimantan Selatan untuk Eksplorasi Lanjutan di Kabupaten Tanah Laut, Tanah Bumbu dan Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan

“Adanya persetujuan area seluas 1.385,10 ha tersebut di atas berarti perusahaan sudah memenuhi semua persyaratan dan ketentuan sesuai peraturan dan hukum yang berlaku. Perihal adanya kekhawatiran penggunaan Merkuri dalam kegiatannya, hal tersebut sama sekali tidak benar, selain belum beroperasi juga dilarang dan tidak lazim digunakan oleh penambang skala besar karena alasan keekonomian dan kerusakan lingkungan . “ tegas Budi Alfian.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Men-LHK) telah mengeluarkan persetujuan rencana penambangan emas di kawasan Hutan Lindung (HL) dan Hutan Produksi Tetap (HPT) di wilayah Kecamatan Sungai Durian, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).

Rencana penambangan oleh PT Pelsart Tambang Kencana yang berlangsung di atas lahan seluas 1.385,10 hektare (ha) sebagian besar berada di kawasan HL dan HPT, memantik reaksi Sekretaris Daerah (Sekda) Kotabaru H Said Akhmad.

Said Akhmad bahkan mempertanyakan Izin yang diterbitkan Men-LHK sehingga perusahaan melakukan kegiatan di kawasan hutan lindung.

Halaman
1234
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved