Bertia Tapin

Kepala BPN Tapin Kalsel Sebut Gugus Tugas Reformasi Agraria untuk Pengamanan Aset Daerah

Pemkab Tapin dan BPN Tapin bentuk Gugus Tugas Reformasi Agraria untuk benahi dan menata aset pertanahan agar dapat dikelola dan memiliki sertifikat.

Penulis: Stanislaus Sene | Editor: Alpri Widianjono
BANJARMASINPOST.CO.ID/STANISLAUS SENE
Bupati HM Arfin Arpan memimpin pertemuan bersama Tim Gugus Tugas Reforma Agraria di Kota Rantau, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, Rabu (7/7/2021). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, RANTAU - Pemerintah Kabupaten Tapin bersama Badan Pertanahan Nasional menggelar rapat koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), Rabu (07/07/2021)

Pertemuan di Aula Pemkab Tapin, kota rantau, Provinsi Kalimantan Selatan, tersebut untuk menyamakan pendapat dan rencana dalam menata aset daerah yang dilakukan Tim Gugus Tugas Reforma Agraria.

Bupati Tapin HM Arifin Arpan, mengatakan, pertemuan ini dalam rangka membenahi dan menata aset daerah khususnya pertanahan agar dapat dikelola dengan baik dan memiliki sertifikat.

“Pertemuan ini untuk menata ulang aset daerah khususnya tanah, kalau masih ada ketimpangan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan sumber sumber agrarian,“ jelasnya.

Kalau ada aset yang belum bersertifikat, tentunya dibuatkan dokumennya, sehingga tidak menimbulkan masalah atau sengketa dikemudian hari.

Baca juga: Warganya Antusias Berkesenian Tari, Jingah Babaris Tapin Jadi Desa Binaan kesenian Tarian Daerah

Baca juga: KalselPedia - Mengenal Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rantau di Kabupaten Tapin

Ia mengatakan ada sebanyak 1.500 aset yang dibenahi dan sudah dapat dikelola berkat kerja sama bersama BPN.

"Pertemuan ini juga untuk mengetahui kalau ada aset pemerintah provinsi ada di daerah yang belum kami ketahui atau belum diserahkan ke pemerintah daerah. Untuk itulah, kembali didata, sehingga aset daerah dapat terkelola dan tertata dengan baik," jelasnya.

Sementara itu, Plt Kepala BPN Tapin, Diah Sulistyati, mengatakan, pertemuan tersebut merupakan kebijakan dari pemerintah pusat untuk melegalisasi aset dan aksesnya sebanyak 4,5 juta untuk di Kabupaten Tapin. Salah satunya adalah perkebunan dari 20 persen plasma dan transmigrasi yang bersertifikat.

“Kami bersama Gugus Tugas Reforma Agraria berkomitmen untuk mensertifikati tanah yang belum disertifikati di Kabupaten Tapin, “ ujarnya.

Maksud dilakukan reforma agraria adalah menciptakan sumber kesejahteraan dalam bidang agraria, menata kehidupan masyarakat yang berkeadilan, meningkatkan berkelanjutan,  sistem kemasyarakatan kebanggaan dan kenegaraan Indonesia dan meningkatkan harmonisasi kemasyarakatan.

Baca juga: VIDEO Disdukcapil Kabupaten Tapin Jalin Kerja Sama dengan RSIA Permata Bunda Kandangan

Baca juga: Dukung Penanaman Sejuta Pohon, DLH Kabupaten Tapin Siapkan Lima Jenis Tanaman

“Tujuan dirancangnya Reforma Agraria adalah mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, memperbaiki akses masyarakat kepada sumber sumber ekonomi terutama tanah, “ katanya.

Ia juga berharap melalui GTRA ini semua pemangku kepentingan dapat mengatasi permasalahan reformasi agrarian yang ada di Kabupaten Tapin

(Banjarmasinpost.co.id/Stanislaus Sene)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved