Breaking News:

Kalsel Bergerak

PJ Gubernur Kalsel Safrizal ZA Sebut Catatan BPK RI Sudah Diperbaiki

DPRD Kalsel setujui raperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (LPPA) Tahun Anggaran 2020 jadi Perda yang diajukan Pj Gubernur Kalsel.

Penulis: Milna Sari | Editor: Alpri Widianjono
BIRO ADPIM SETDAPROV KALSEL
Penjabat Gubernur Kalimantan Selatan (Pj Gubernur Kalsel), Safrizal ZA (tengah), bersama Ketua DPRD, Supian HK (kiri), serta Wakil Ketua DPRD yang juga selaku Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar), M Syaripuddin, tunjukkan dokumen yang telah ditandatangani terkait Raperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (LPPA) Tahun Anggaran 2020, Kamis (8/7/2021). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat paripurna, Kamis (8/7/2021).

Agenda paripurna terkait  pengambilan keputusan terhadap Raperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (LPPA) Tahun Anggaran 2020 menjadi peraturan daerah (Perda)

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kalsel Supian HK ini dihadiri Pj Gubernur Safrizal ZA, forkopimda dan para kepala SKPD lingkup pemprov.

Rapat paripurna didului dengan laporan Badan Anggaran (Banggar) yang dibacakan Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel, M Syaripuddin, yang juga selaku Wakil Ketua Banggar.

Menurut Pj Gubernur Kalsel Safrizal  ZA, tantangan untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI di masa akan datang bakal makin sulit. 

Untuk itu diperlukan upaya lebih baik lagi dalam mengelola keuangan daerah/negara, termasuk peningkatan kualitas SDM.

“Pemberian opini yang kurang baik, misalnya dari WTP turun peringkat ke WDP, pasti ada konsekuensi, di mana  daerah tak lagi menerima dana insentif,” ulasnya.

Kemudian, Safrizal menyampaikan terima kasih atas kerja sama yang baik, sehingga segala proses berjalan dengan lancar tanpa ada kendala berarti apa pun.

"Semoga, saran, koreksi dan rekomendasi dari BPK RI serta anggota DPRD Provinsi Kalsel tidak perlu diulangi lagi di tahun yang akan datang. Karena, berhasil untuk diperbaiki, berkat kerja sama yang baik dari steakholder," jelasnya.

Sementara itu, M Syaripuddin dalam penyampaiannya mengapresiasi kinerja Pemprov  Kalsel atas prestasi  mempertahankan WTP untuk kali ke-8.

Namun sebutnya, terlepas dari pencapaian yang sudah diraih, masih ada beberapa catatan oleh BPK RI yang mesti menjadi perhatian penting untuk dibenahi.

“Kami berharap, SKPD yang diberikan catatan khusus oleh BPK RI dapat menindak lanjuti permasalahan yang ada. Jangan sampai berimbas pada lambatnya pembangunan daerah,” sebutnya dalam rapat.

Ia juga mengusulkan kepada pemerintah daerah Provinsi Kalsel agar dapat menerapkan sistem reward dan punishment, agar jadi perhatian serius SKPD untuk melakukan kinerja sebaik-baiknya supaya dapat mempertahankan WTP di tahun-tahun yang akan datang. 

Setelah laporan Banggar DPRD Provinsi Kalsel yang disampaikan M Syaripuddin, dilaksanakan penandatanganan berita acara persetujuan bersama kepala daerah Provinsi Kalsel bersama pimpinan DPRD Provinsi Kalsel. (AOL/*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved